SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sejarah baru dalam dunia pendidikan nasional dengan menginisiasi penyisipan kurikulum perkoperasian ke dalam jenjang SD hingga SMA.

Program ini disebut sebagai langkah pertama di Indonesia yang secara khusus memasukkan pendidikan koperasi ke dalam sistem pembelajaran formal sejak dini.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai ekonomi kerakyatan melalui pendidikan.

“Ini mungkin yang pertama di Indonesia. Harapannya bisa menjadi contoh nasional dan menghasilkan dampak yang baik bagi generasi muda,” ujarnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Perkoperasian di Semarang, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, koperasi bukan sekadar konsep bisnis, tetapi juga mengandung nilai sosial yang kuat seperti gotong royong dan kebersamaan.

“Koperasi itu berbeda dengan bisnis pada umumnya. Di dalamnya ada nilai sosial, ada kebersamaan, dan keputusan tertinggi ada pada anggota,” jelasnya.

Sumarno menegaskan bahwa langkah ini juga sejalan dengan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pemerintah ingin memastikan bahwa generasi muda memahami konsep koperasi sejak bangku sekolah agar tidak terjadi kegagalan seperti yang pernah dialami Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.

“Kami ingin pemahaman ini ditanamkan sejak SD sampai SMA agar koperasi masa depan dikelola oleh SDM yang benar-benar memahami nilai dasarnya,” tegasnya.

Hasil dari program ini nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai usulan kurikulum nasional.

Kurikulum akan Diterapkan di Seluruh Sekolah

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa kurikulum ini akan diterapkan di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan maupun madrasah di bawah Kementerian Agama di Jawa Tengah.

“Kami ingin menghidupkan kembali pendidikan perkoperasian yang dulu pernah ada di era 80-an. Sekarang kami rancang kembali agar lebih relevan dan aplikatif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa FGD ini melibatkan 40 ahli dari berbagai bidang pendidikan, koperasi, dan praktisi lapangan untuk memastikan kurikulum yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan.

Pemerintah menargetkan kurikulum ini dapat mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang.

“Kami sedang kejar waktu. Targetnya bisa langsung diterapkan pada tahun ajaran baru setelah modul selesai disempurnakan,” kata Dwi.

Dengan program ini, Jawa Tengah berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki pemahaman ekonomi kerakyatan yang kuat serta jiwa gotong royong dalam mengembangkan koperasi di masa depan. (ks01)