SOLO, KLIKSOLONEWS.COM – Wali Kota Surakarta, Respati Ardi memastikan akan melakukan transformasi dan optimalisasi layanan pada dua rumah sakit daerah milik Pemerintah Kota Surakarta, yakni RSUD Bung Karno dan RSUD Fatmawati.

Hal tersebut disampaikan usai audiensi dengan Budi Gunadi Sadikin di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rabu (29/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Respati didampingi Kepala Dinas Kesehatan Surakarta, Retno Erawati Wulandari.

Respati menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan menyambut positif langkah Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kualitas layanan rumah sakit daerah. Bahkan, dua RSUD tersebut akan mendapatkan pendampingan langsung untuk memperkuat manajemen dan pelayanan.

“Hari ini saya bertemu dengan Kementerian Kesehatan, menindaklanjuti terobosan baru bahwa dua RSUD kami didampingi langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk pelayanan lebih prima,” ujarnya.

Menurut Respati, dengan adanya pendampingan ini, RSUD Bung Karno dan Fatmawati ke depan tidak hanya melayani pasien BPJS, tetapi juga siap menerima pasien non-BPJS tanpa mengurangi kualitas layanan.

Selain itu, pendampingan tersebut juga berdampak pada efisiensi pengelolaan anggaran rumah sakit.

“Dengan pendampingan ini, pelayanan lebih prima dan anggaran lebih berhemat. Kita bisa menghemat sekitar Rp20 miliar dalam satu tahun,” jelasnya.

Respati optimistis kerja sama dengan Kementerian Kesehatan akan menjadi momentum reformasi layanan kesehatan di Kota Solo agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

“Semoga ke depan layanan kesehatan RSUD Kota Solo menjadi lebih prima, efisien, terbuka, dan profesional,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Surakarta, dr. Retno Erawati Wulandari, menjelaskan bahwa pendampingan dari Kemenkes juga mencakup penguatan manajemen profesional serta strategi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan non-BPJS hingga minimal 20 persen.

Pendampingan ini dilakukan oleh tim dari Kemenkes yang akan mengevaluasi produktivitas rumah sakit, termasuk penggunaan alat kesehatan (alkes) dan efisiensi pengadaan obat.

“Alat kesehatan akan dilihat produktivitasnya, begitu juga obat akan disesuaikan dengan standar harga satuan Kemenkes agar lebih efisien dan realistis,” jelasnya.(KS01)