JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM - Pemerintah gandeng Polri untuk menekan praktik haji nonprosedural. Pengawasan diperketat melalui satgas hingga tingkat daerah.

Upaya melindungi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terus diperkuat pemerintah.

Melalui Kementerian Haji dan Umrah, sinergi strategis dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) guna meningkatkan pengawasan serta menekan praktik haji nonprosedural yang kerap merugikan calon jemaah.

Langkah ini diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri pada Senin (20/04/2026).

Dalam rapat tersebut, sejumlah langkah strategis dibahas, mulai dari penguatan Tim Gabungan Penanganan Haji Nonprosedural, peningkatan pertukaran data antarinstansi, hingga penyusunan strategi pencegahan haji ilegal.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan ini.

“Melalui koordinasi yang kuat, penanganan haji nonprosedural bisa dilakukan lebih efektif dan cepat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan kehadiran negara sangat penting untuk menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Polri Bentuk Satgas Haji hingga Daerah

Sementara itu, Wakabaintelkam Polri, Nanang Rudi Supriatna, mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas Haji merupakan instruksi langsung pimpinan Polri sebagai respons atas berbagai persoalan di lapangan.

“Satgas Haji ini dibentuk hingga ke tingkat Polres. Kami berkolaborasi dengan kementerian hingga ke daerah, termasuk di tingkat kabupaten dan kota,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan secara menyeluruh, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku haji ilegal.

Dengan sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum, pengawasan terhadap penyelenggaraan haji diharapkan semakin ketat dan transparan. Praktik ilegal yang selama ini merugikan masyarakat pun diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Kolaborasi antara Kementerian Haji dan Umrah dan Polri juga menjadi langkah penting dalam membangun sistem pelayanan haji yang lebih aman, terpercaya, dan berorientasi pada perlindungan jemaah Indonesia.(ks01)