JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan sampah dengan membangun tiga aglomerasi pengolahan sampah regional.
Melalui langkah ini, Jateng menargetkan pengurangan hingga 3.000 ton sampah per hari sekaligus mendukung percepatan target nasional pengelolaan sampah.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama tujuh kepala daerah dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Tiga aglomerasi yang akan dikembangkan meliputi Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya. Untuk Pekalongan Raya, wilayah yang terlibat mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang, dengan pusat pengolahan di Kota Pekalongan.
Sementara Tegal Raya meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes, dengan fasilitas utama berada di Kabupaten Tegal.
Menurut Hanif, keberadaan tiga aglomerasi ini diproyeksikan mampu mengurangi timbulan sampah hingga 3.000 ton per hari. Angka tersebut menjadi kontribusi signifikan terhadap total sampah di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 17.300 ton per hari.
“Ini langkah konkret yang berdampak langsung terhadap pengurangan sampah nasional. Meski begitu, masih ada sekitar 14.300 ton per hari yang menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan sistem aglomerasi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Secara nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 35 aglomerasi pengolahan sampah di berbagai daerah.
Hanif juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi persoalan lingkungan. Hingga saat ini, capaian pengelolaan sampah di Jateng telah mencapai sekitar 30 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 26 persen.
“Ini capaian yang baik dan mendukung target RPJMN 2026 sebesar 63,41 persen,” tambahnya.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, setelah penandatanganan kesepakatan ini, tahap berikutnya adalah percepatan implementasi di lapangan. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa ditunda, mengingat peningkatan timbulan sampah yang mencapai 8 hingga 11 persen setiap tahun.
“Harapan kami, setelah ini segera dilakukan eksekusi pengelolaan sampah di dua wilayah aglomerasi baru,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, total timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai sekitar 6,34 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 30 persen yang berhasil dikelola dengan baik, sementara sisanya masih belum tertangani secara optimal.
Sebagai bagian dari strategi, Pemprov Jateng telah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pembentukan satuan tugas (satgas) sampah hingga tingkat desa dan kelurahan, penyusunan roadmap pengelolaan sampah, hingga penguatan teknologi ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), serta menggencarkan Gerakan Jawa Tengah ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).
“Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu hingga hilir. Kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya,” tegasnya.
Dengan pendekatan berbasis wilayah dan kolaborasi lintas daerah ini, Jawa Tengah optimistis mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan.(KS01)
