JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf mengusulkan skema “war tiket” haji untuk mengatasi antrean hingga 26 tahun. Begini penjelasan lengkapnya.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, mewacanakan skema baru dalam sistem pendaftaran ibadah haji berupa “war tiket”.

Gagasan ini mencuat sebagai respons atas panjangnya antrean keberangkatan jemaah haji di Indonesia yang kini bisa mencapai puluhan tahun.

Saat ini, masa tunggu haji di Indonesia bahkan menyentuh angka hingga 26 tahun. Artinya, calon jemaah yang mendaftar pada 2026 berpotensi baru berangkat sekitar tahun 2052. Kondisi ini dinilai perlu solusi inovatif agar sistem antrean lebih efisien dan adaptif.

Gus Irfan menjelaskan, konsep “war tiket” mengadopsi mekanisme pembelian tiket terbatas dalam waktu tertentu, seperti yang lazim terjadi pada penjualan tiket konser atau acara besar.

Dalam skema ini, pemerintah akan lebih dulu mengumumkan biaya haji, lalu membuka pendaftaran dalam periode yang sudah ditentukan.

“Pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, lalu pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Silakan yang ingin berangkat haji untuk langsung membayar, semacam war tiket,” ujar Gus Irfan, Kamis (9/4/2026).

Dengan sistem tersebut, calon jemaah yang siap secara finansial dapat langsung mengamankan slot keberangkatan tanpa harus menunggu antrean panjang seperti saat ini. Namun, skema ini juga berpotensi memunculkan tantangan baru, terutama terkait keadilan akses bagi masyarakat.

Gus Irfan menegaskan bahwa ide ini masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan sistem, regulasi, serta dampaknya terhadap masyarakat luas.

“Ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan, tetapi sebagai wacana tentu sah untuk dipertimbangkan,” pungkasnya.

Wacana “war tiket” haji pun diperkirakan akan memicu diskusi panjang, baik dari sisi keadilan, transparansi, maupun kesiapan infrastruktur digital.

Di satu sisi, skema ini berpotensi memangkas antrean panjang, namun di sisi lain juga perlu memastikan prinsip pemerataan kesempatan tetap terjaga. (KS01)