KARANGANYAR, KLIKSOLONEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendapat tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mencari pasokan minyak mentah (crude oil) dari berbagai negara.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap stabilitas pasokan energi nasional.

Bahlil mengungkapkan, hingga saat ini Iran belum membuka akses distribusi melalui Selat Hormuz untuk Indonesia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok energi global.

“Atas arahan Presiden, saya dan tim diminta segera mencari alternatif pasokan minyak dari berbagai negara, sekaligus mengoptimalkan sumber energi dalam negeri,” ujar Bahlil saat melakukan inspeksi mendadak di SPBU wilayah Colomadu, Karanganyar, Kamis (26/3/2026).

Meski situasi global tengah bergejolak, Bahlil memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih dalam kondisi aman.

Ia menyebut pasokan bensin, solar, hingga LPG saat ini tetap terpenuhi dengan baik berkat langkah antisipatif pemerintah.

“Kita bersyukur, di tengah kondisi global yang tidak menentu, kebutuhan energi masyarakat masih bisa terpenuhi,” jelasnya.

Masyarakat Diminta Gunakan Energi Bijak

Di sisi lain, Bahlil juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional dengan menggunakan energi secara bijak.

Menurutnya, efisiensi penggunaan energi menjadi kunci penting dalam menghadapi potensi krisis akibat konflik global.

“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Mari gunakan energi secara bijak dan sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Langkah diversifikasi pasokan minyak mentah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang melibatkan jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz, berpotensi memengaruhi harga dan pasokan energi dunia, termasuk Indonesia.

Dengan langkah cepat tersebut, pemerintah berharap dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan dan aktivitas ekonomi tetap berjalan stabil. (KS01)