SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi membantah tegas pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang menyebut dirinya sedang bersama Gubernur Jawa Tengah saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bantahan tersebut diperkuat oleh pernyataan KPK melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers bersama wartawan.

Ahmad Luthfi mengaku kaget saat namanya dikaitkan dengan OTT tersebut. Ia menyatakan baru mengetahui kabar penangkapan Fadia dari pemberitaan media pada Selasa pagi.

“Saya malah baru tahunya pas Selasa pagi dari media,” kata Ahmad Luthfi, Rabu (4/3/2026).

Terkait pernyataan Fadia yang menyebut dirinya datang ke kediaman Gubernur pada Senin (3/2/2026) malam, Luthfi membenarkan adanya pertemuan. Namun ia menegaskan pertemuan tersebut tidak hanya berdua.

Menurutnya, saat itu hadir pula Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga. Pertemuan membahas progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing menjelang rapat koordinasi (rakor) MBG di Pemprov Jateng pada Selasa siang (3/3/2026).

Bahas Program MBG Jelang Rakor

Ahmad Luthfi menjelaskan, pada Senin malam ia menghadiri acara buka bersama dengan Ansor. Setelah itu, sejumlah kepala daerah datang melaporkan perkembangan program MBG.

Dalam rakor MBG di Pemprov Jateng keesokan harinya diketahui dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Mendikdasmen, Menteri PPPA, hingga Kepala BGN.

“Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Ansor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Bupati Tegal, dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin tidak bisa ikut rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan pentingnya menciptakan birokrasi yang bersih dan taat hukum.

Menurutnya, Pemprov Jateng telah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk melalui pendampingan dan pengarahan kepada kepala daerah serta anggota DPRD.

Ia juga mengingatkan pejabat publik agar tidak bergaya hidup hedonis atau melakukan flexing harta dan aset.

“Harus jadi contoh yang baik. Dengan cara apa? Ya birokrasi yang sehat, bersih dan sesuai rule of law,” tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, turut membantah anggapan bahwa Bupati Pekalongan tertangkap bersama Gubernur Jawa Tengah.

“Selama kami di posko, tidak ada informasi itu. Di posko itu kami komunikasi terus dengan petugas yang di lapangan,” tegas Asep.

Pernyataan KPK ini sekaligus meluruskan kabar yang beredar di masyarakat terkait dugaan penangkapan bersama tersebut.(KS01)