Jumat, 12 Juni 2026

Bupati Nias Utara Bersujud di Forum Nasional: Kami Sudah Capek Miskin! 157 Titik Tanpa Listrik, 42 Blank Spot Internet

Photo Author
KS1, KlikSoloNews.com
- Rabu, 4 Maret 2026 | 13:00 WIB
Bupati Nias Utara Bersujud di Forum Nasional: Kami Sudah Capek Miskin! 157 Titik Tanpa Listrik, 42 Blank Spot Internet. (KlikSoloNews/dok)
Bupati Nias Utara Bersujud di Forum Nasional: Kami Sudah Capek Miskin! 157 Titik Tanpa Listrik, 42 Blank Spot Internet. (KlikSoloNews/dok)

JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Suasana ruang rapat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rabu (25/2/2026), mendadak hening.

Dalam forum koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, bersujud di hadapan Menteri Desa Yandri Susanto, wakil menteri, gubernur, dan para pejabat pusat.

Tindakan itu bukan tanpa alasan. Amizaro berbicara mewakili kepala daerah dari 30 wilayah tertinggal yang baru saja diumumkan pemerintah.

“Kami ini sudah capek miskin. Capek miskin kami,” ucapnya lirih namun tegas.

Amizaro membandingkan kondisi daerahnya dengan wilayah lain di Indonesia.

“Di Jawa sudah bicara AI, mal, tol. Kami masih bicara rumah tidak layak huni, listrik, internet. Inilah beda kami, Pak,” katanya.

Data yang dipaparkan menunjukkan tantangan besar. Di Kabupaten Nias Utara masih terdapat 157 titik yang belum teraliri listrik. Bantuan tambahan dari PLN disebut baru menjangkau 21 lokasi.

Dengan ritme pembangunan sekitar 30 lokasi per tahun, dibutuhkan waktu hingga lima tahun untuk menuntaskan persoalan kelistrikan tersebut.

Tak hanya listrik, persoalan jaringan internet juga menjadi kendala serius. Sebanyak 42 titik masih masuk kategori blank spot. Bahkan perangkat bantuan yang telah dipasang tidak dapat dimanfaatkan karena ketiadaan jaringan dan listrik.

Potensi Besar, Butuh Dukungan Pengelolaan

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Amizaro menegaskan bahwa Nias Utara memiliki potensi ekonomi yang besar. Ia menyebut puluhan ribu hektare kebun kelapa, potensi laut mati untuk produksi garam, hingga tambak udang.

Namun, ia mengakui pemerintah daerah belum memiliki kapasitas optimal untuk mengelola potensi tersebut secara maksimal.

“Kami tidak siap mengelola. Kami serahkan kepada negara untuk dikelola, nanti kita berbagi PAD,” pungkasnya.

Pernyataan itu menjadi gambaran nyata ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Harapannya, forum percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat melahirkan kebijakan konkret agar kesenjangan infrastruktur, listrik, dan internet bisa segera teratasi.(ks01))

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: KS1

Tags

Terkini

X