SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq memicu perhatian luas publik Jawa Tengah. Penindakan ini terjadi tidak lama setelah kasus serupa menjerat Sudewo.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan. Ia menyebut penanganan perkara KPK harus dijadikan pembelajaran bagi seluruh pejabat publik agar mengedepankan prinsip good governance dalam menjalankan tugas.

Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, sejak awal ia telah mengingatkan para kepala daerah di Jawa Tengah untuk menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Tapi kembali kepada personelnya masing-masing,” tegasnya.

Dugaan Suap Proyek Pengadaan

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya di Semarang. Ketiganya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penindakan berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Hingga kini, lembaga antirasuah masih mendalami konstruksi perkara serta peran masing-masing pihak dalam dugaan praktik rasuah tersebut.

Kasus ini kembali menambah daftar kepala daerah yang tersangkut OTT. Peristiwa tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi pengadaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.

Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa upaya bersih-bersih birokrasi akan terus diperkuat demi memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan bebas dari praktik korupsi.(KS01)