SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Genap setahun kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), sejumlah capaian pembangunan mulai terlihat di berbagai sektor. Meski demikian, kritik publik tetap mengemuka sebagai bagian dari dinamika pemerintahan.
Selama setahun terakhir, berbagai program prioritas telah direalisasikan. Di antaranya penanganan 17.510 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perbaikan jalan antarkota sepanjang 2.362 kilometer, hingga penyediaan akses air bersih melalui program desalinasi di wilayah pesisir.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Jateng menyalurkan 15.000 beasiswa bagi warga kurang mampu serta 2.300 beasiswa sekolah kemitraan melalui kartu Zilenial. Sementara itu, di bidang kesehatan, program Speling (dokter spesialis keliling) telah menjangkau lebih dari 88 ribu warga di pelosok desa.
Pemerhati Jawa Tengah, Budiyanto Hadinagoro, menilai kritik terhadap kepala daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Ya kritikan kepada pejabat publik atau pemimpin daerah seperti Pak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin itu wajar dan bahkan harus kalau menurut saya. Tapi ingat, kritikan yang disampaikan ya harus objektif sesuai data yang ada,” ujarnya.
Menurut Budiyanto, berdasarkan data yang ia himpun, pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2025 mencapai 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional. Selain itu, realisasi investasi tercatat mencapai Rp88,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 400 ribu orang.
“Capaian-capaian itu harus dijaga, baik oleh pemimpin maupun masyarakat. Kritik dan saran justru menjadi pemicu peningkatan kinerja,” tegasnya.
Budiyanto juga menyoroti tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah yang dinilainya cukup signifikan. Ia berharap program yang telah berjalan mampu terus menekan angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya.
Terkait sorotan publik mengenai tambahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), ia mengingatkan pentingnya melihat kebijakan tersebut secara menyeluruh.
“Opsen PKB itu masuk ke pendapatan daerah dan digunakan untuk pembangunan. Jadi jangan nyinyir dulu, kita harus objektif melihat dari berbagai sisi. Pembangunan kan butuh anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, gerakan menolak membayar pajak kendaraan justru berpotensi menjadi hambatan pembangunan daerah.
“Ketika kita mampu membeli kendaraan, tentu ada konsekuensi membayar pajak. Tambahan opsen itu bagian dari serapan pendapatan daerah untuk pembangunan. Harusnya kita bangga bisa menjadi bagian dari tulang punggung pembangunan,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah juga responsif terhadap aspirasi publik. Salah satunya melalui kebijakan diskon pajak kendaraan sebagai bentuk jawaban atas kritik masyarakat.
Budiyanto menegaskan, pembangunan tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan program.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tapi gotong royong semua elemen,” pungkasnya.
Dengan capaian di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga investasi, rapor setahun Ahmad Luthfi–Taj Yasin dinilai menunjukkan tren positif. Namun, keberlanjutan pembangunan tetap membutuhkan pengawalan bersama agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat Jawa Tengah. (KS01)
