Jumat, 12 Juni 2026

PSI Jawa Tengah Desak Pemprov Jateng Kaji Ulang Opsen Pajak Kendaraan

Photo Author
KS1, KlikSoloNews.com
- Jumat, 13 Februari 2026 | 14:30 WIB
PSI Jawa Tengah Desak Pemprov Jateng Kaji Ulang Opsen Pajak Kendaraan. (KlikSoloNews/Adhirajasa)
PSI Jawa Tengah Desak Pemprov Jateng Kaji Ulang Opsen Pajak Kendaraan. (KlikSoloNews/Adhirajasa)

SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Partai Solidaritas Indonesia melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengkaji ulang kebijakan penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

DPW PSI Jawa Tengah menilai kebijakan fiskal daerah perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang saat ini masih dalam tahap pemulihan.

Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyampaikan bahwa kenaikan beban pajak kendaraan dirasakan cukup memberatkan, khususnya bagi pekerja, pelaku UMKM, serta masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada kendaraan bermotor.

“Optimalisasi pendapatan daerah memang penting untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Namun, keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan daya beli masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Minta Pengkajian Ulang dan Dialog Publik

PSI Jawa Tengah secara santun dan konstruktif menyampaikan sejumlah poin kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain melakukan pengkajian ulang terhadap dampak kebijakan opsen PKB terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

"Membuka ruang dialog publik dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. Selanjutnya mempertimbangkan skema penyesuaian, insentif, atau relaksasi sementara guna meringankan beban warga," kata Yogo.

Menurut Yogo, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang lahir dari empati, partisipasi publik, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

PSI Jawa Tengah menyatakan siap berdialog dan memberikan masukan konstruktif demi terciptanya solusi yang adil, proporsional, dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

DPW PSI Jawa Tengah berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mempertimbangkan aspirasi tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami percaya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tutup Yogo.(KS01)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: KS1

Tags

Terkini

X