SOLO, KLIKSOLONEWS.COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengoptimalkan aset mati suri di sejumlah pasar tradisional dengan melibatkan pihak ketiga mendapat sorotan dari DPRD Kota Solo. Kalangan legislator mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan sekadar mengikuti tren usaha, tetapi harus melalui kajian matang sesuai karakter masing-masing pasar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Solo, Honda Hendarto, mengungkapkan hingga kini belum ada pembahasan resmi antara eksekutif dan legislatif terkait wacana pemanfaatan aset pasar tersebut. Padahal, kebijakan ini dinilai menyangkut keberlangsungan pasar tradisional dan nasib ribuan pedagang kecil.
“Belum pernah ada pembicaraan secara resmi soal aset pasar ini mau dimanfaatkan untuk apa. Harus dikaji betul-betul, jangan hanya karena tren coffee shop lalu asal membuat. Tidak bisa serta-merta seperti itu,” tegas Honda, Sabtu (17/1).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, setiap pasar memiliki karakter dan potensi yang berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan. Ia mencontohkan Pasar Gede yang dinilai berhasil mengembangkan konsep ruang publik dan kuliner modern karena memiliki nilai historis serta berada di pusat kota.
“Pasar Gede itu pasar heritage dan letaknya strategis. Tidak semua pasar bisa meniru konsep yang sama. Karakter setiap pasar berbeda,” ujarnya.
Meski demikian, Honda mengapresiasi upaya inovatif Pemkot Solo dalam menghidupkan pasar tradisional. Namun ia mengingatkan agar terobosan tersebut tidak berujung mubazir dan justru menghilangkan jati diri pasar rakyat.
“Terobosan itu bagus, saya apresiasi. Tapi jangan sampai mubazir. Menghidupkan pasar tradisional itu tidak mudah dan butuh kerja keras,” katanya.
Ia menegaskan, pasar tradisional tidak hanya soal bangunan fisik, melainkan juga nilai sosial dan budaya yang harus dijaga. Interaksi antara pedagang dan pembeli, proses tawar-menawar, hingga kedekatan emosional menjadi ruh utama pasar tradisional.
“Pasar harus tetap hidup dan tidak kehilangan roh-nya. Inovasi silakan, tapi tetap nguri-uri pasar tradisional,” ucap Honda.
Lebih lanjut, Honda menilai Pemkot Solo juga perlu mengedukasi masyarakat agar kembali mencintai pasar tradisional di tengah perubahan gaya hidup yang serba instan. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk berbelanja di pasar rakyat.
“Bisa saja wali kota mengeluarkan kebijakan agar ASN belanja di pasar tradisional. Anggota dewan juga jangan belanja di pasar modern,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Solo, Mukkarohmah, menilai rencana optimalisasi aset pasar merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi, terutama sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani pedagang melalui kenaikan retribusi.
“Optimalisasi aset ini solusi cerdas untuk meningkatkan PAD, karena retribusi pasar selama ini sering tidak sesuai target,” ujar politisi PKB tersebut.
Namun demikian, Mukkarohmah mengingatkan agar pengembangan industri kreatif di pasar bersifat melengkapi, bukan menjadi pesaing bagi pedagang lama. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses kerja sama dengan pihak ketiga.
