JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM - Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Kamis (4/12/2025) di Jakarta berlangsung panas.
Suasana tegang muncul setelah Usman Husin, anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, secara terbuka mendesak Menhut untuk mundur dari jabatannya.
Dalam forum resmi tersebut, Usman Husin menilai Menhut Raja Juli Antoni tidak mampu menjalankan tugasnya secara optimal.
Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai tidak konsisten, termasuk penerbitan izin kehutanan bermasalah yang dianggap bertentangan dengan rekomendasi pemerintah daerah.
“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini soal masa depan hutan kita,” tegas Usman dalam Raker.
Menurutnya, Menhut terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara komprehensif.
Usman juga menyampaikan kerusakan hutan adalah tanggung jawab pejabat yang sedang menjabat, bukan pemerintahan sebelumnya. Ia menolak alasan-alasan yang menyalahkan periode sebelumnya.
“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon berdiameter dua meter tidak bisa tumbuh cepat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak cukup dengan retorika, melainkan membutuhkan langkah nyata dan tegas.
Sorotan Kasus Tapanuli Selatan
Salah satu contoh inkonsistensi yang disorot adalah penerbitan izin di Tapanuli Selatan. Usman menegaskan bahwa meski Bupati setempat merekomendasikan penutupan izin tertentu, Kementerian Kehutanan justru menerbitkan izin baru pada 30 November 2025.
“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah kami bisa diakali. Tidak bisa dibiarkan,” katanya dengan nada tinggi.
Dalam penutup interupsinya, Usman meminta perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebut mengalami degradasi parah. Ia menuntut penjelasan detail mengenai rencana reboisasi, estimasi waktu pemulihan kawasan, dan langkah konkret menghentikan degradasi.
Ia menegaskan kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada ekologi, tetapi juga meningkatkan potensi bencana alam dan mengancam kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. (KS01)
