JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang mengimbau aparatur sipil negara (ASN), siswa, dan masyarakat untuk berdonasi Rp1.000 per hari.

Donasi ini bertujuan mendukung pendidikan dan kesehatan, terutama yang bersifat darurat. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan urusan daerah dan bersifat sukarela.

“Itu terserah kepada pemerintahnya, dan terserah kepada warganya,” ujar Purbaya usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menambahkan pemerintah pusat tidak mewajibkan pemda menarik donasi dari warganya.

Meski bersifat imbauan, kebijakan ini mendapat respons beragam dari warga Jawa Barat. Beberapa ASN dan guru PPPK mengaku keberatan karena beban ekonomi, gaji yang belum naik, serta adanya tanggung jawab tambahan untuk mengumpulkan donasi dari siswa.

Kebijakan donasi ini dikenal dengan nama Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) dan diatur melalui surat edaran bernomor 149/PMD.03.04/KESRA yang diterbitkan pada 1 Oktober 2025.

Surat tersebut menekankan prinsip gotong royong dan nilai silih asah, silih asih, silih asuh, dengan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel melalui rekening khusus di Bank BJB.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menambahkan seluruh laporan penggunaan dana akan dipublikasikan melalui aplikasi Sapawarga, Portal Layanan Publik, dan media sosial masing-masing wilayah.

Tujuannya agar gerakan ini benar-benar menjadi kekuatan solidaritas masyarakat Jawa Barat.

“Dengan rereongan, kita wujudkan Jawa Barat istimewa,” tutup Adi Komar.(KS01)