SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertegas komitmennya dalam merealisasikan program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Target utama program ini adalah memastikan setiap keluarga memiliki satu rumah layak huni.

Rapat koordinasi percepatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis 25 September 2025, dihadiri bupati/wali kota, dinas perumahan, pengembang, perbankan, dan berbagai stakeholder terkait.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sinergi lintas pihak.
“Program ini bukan sekadar formalitas. Harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin, memastikan satu keluarga memiliki rumah yang layak huni,” tegasnya.

Saat ini, backlog rumah di Jateng mencapai sekitar 1,357 juta unit. Untuk mengejar target, Pemprov bekerja sama dengan kementerian, pemerintah kabupaten/kota, pengembang, dan perbankan.

Program FLPP memberikan fasilitas KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5% melalui BP Tapera, subsidi uang muka Rp4 juta, bebas PPN dan premi asuransi, serta cicilan mulai Rp1 jutaan.

Sasaran debitur adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta (lajang) dan Rp10 juta (menikah). Harga rumah subsidi dibatasi Rp166 juta dengan tenor maksimal 20 tahun.

Per 19 September 2025, realisasi FLPP di Jateng mencapai 15.414 unit dari total kuota 20 ribu unit melalui Bank Jateng. Kota Surakarta dan Magelang belum terealisasi karena harga tanah tinggi. Serapan ASN baru 90 unit dari target 400 unit.

Beberapa kendala diidentifikasi, termasuk perizinan PBG yang molor hingga tiga bulan, proses pemecahan sertifikat di BPN lambat, hingga keterbatasan jaringan listrik dan air PDAM di lokasi proyek.

Ahmad Luthfi menegaskan percepatan perizinan maksimal 10 hari kerja, agar pembangunan rumah bisa segera dimulai dan masyarakat mendapatkan manfaat. Instruksi resmi akan diterbitkan melalui surat gubernur kepada seluruh pihak terkait.(KS01)