JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Masyarakat Indonesia tengah mengeluhkan kenaikan harga beras dalam beberapa minggu terakhir.

Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai harga beras di Indonesia masih tergolong murah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang.

“Sekarang ini baru naik sedikit sudah ramai. Di Jepang harga beras sudah Rp100 ribu per kilogram, Bu Ketua,” kata Amran dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis (21/8/2025).

Pernyataan tersebut muncul setelah Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, mempertanyakan rencana pemerintah terkait penyatuan harga beras premium dan medium menjadi satu harga eceran tertinggi (HET).

“Pak Menteri, mengenai rencana penyatuan harga premium dan medium itu kebijakannya seperti apa? Banyak masyarakat yang bertanya ke saya soal itu,” tanya Titiek.

Amran menjelaskan wacana penyatuan HET beras masih dalam tahap pembahasan. Ia menegaskan, subsidi pangan yang mencapai Rp150 triliun sebagian besar digunakan untuk beras, sehingga perlu pengawasan ketat agar tepat sasaran.

“Kalau kita hitung, sekitar 40–48 persen atau kurang lebih Rp60 triliun anggaran negara terserap untuk beras. Karena itu ada intervensi pemerintah lewat HET dan HPP. Tujuannya agar konsumen tetap bisa membeli dengan harga wajar, tapi kesejahteraan petani juga terjaga,” jelasnya.

Kritik Titiek Soeharto

Menanggapi perbandingan harga beras dengan Jepang, Titiek menilai hal itu tidak bisa dijadikan acuan karena kondisi ekonomi dan pendapatan per kapita kedua negara berbeda jauh.

“Tidak bisa dibandingkan dengan Jepang, Pak. Pendapatan per kapitanya juga berbeda jauh,” tegas Titiek.

Amran pun mengakui bahwa perbandingan tersebut tidak sepenuhnya relevan. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah terus mencari solusi agar harga beras tetap stabil di pasar.

“Kami sudah empat kali bahas dengan Bappenas. Intinya, harga beras yang disubsidi negara harus dikontrol agar tidak melambung sampai Rp29 ribu. Tapi di sisi lain, pengusaha tetap mendapat keuntungan, dan bila ada yang melanggar akan diberikan sanksi,” pungkasnya.(ks01)