JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM — Pemerintah makin serius memberantas praktik judi online. Kali ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menutup akses finansial para pelaku dengan memblokir rekening yang digunakan dalam transaksi judi daring.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa sekadar memutus akses ke situs judi online tidak cukup memberi efek jera.

“Konten bisa diunggah ulang dengan cepat. Tapi rekening? Kalau sudah diblokir, pelakunya kesulitan buka yang baru,” tegas Meutya seusai rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional dan PPATK di Jakarta Pusat.

Menurut data Kemkomdigi, sejak 20 Oktober 2024 hingga 28 Juli 2025, sudah hampir 2,5 juta konten negatif yang ditakedown, dan sekitar 1,7 juta di antaranya berhubungan langsung dengan aktivitas judi online.

“Kami mendapatkan data tersebut dari laporan masyarakat dan sistem crawling otomatis yang kami kembangkan,” ujar Meutya.

Namun, ia mengakui bahwa para pelaku judi online semakin lihai menyembunyikan promosi mereka di berbagai kanal digital, khususnya media sosial.

Karena itu, Meutya menyambut baik langkah strategis PPATK yang kini menyasar rekening bank terindikasi terlibat dalam transaksi judi online.

Selain itu, ia juga mendorong pihak perbankan untuk memperketat proses verifikasi nasabah guna mencegah pembukaan rekening baru oleh pelaku kejahatan digital.

“Perbankan juga harus lebih ketat. Jangan beri celah pelaku bikin rekening baru untuk keperluan ilegal,” ucapnya.

Dengan sinergi lintas sektor antara Kemkomdigi, PPATK, dan sektor keuangan, Meutya optimistis bahwa jaringan judi online bisa diputus lebih efektif.

“Kalau disatukan, ini akan kuat. Kita punya crawling konten dan juga crawling rekening. Ini dua senjata sekaligus,” tandasnya.(KS01)