SOLO, KLIKSOLONEWS.COM — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, jagat maya diramaikan dengan fenomena unik sekaligus kontroversial.
Sejumlah warga terlihat mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece berdampingan dengan bendera Merah Putih di depan rumah mereka.
Fenomena ini pertama kali terekam dalam sebuah unggahan video di akun Instagram @zonagrobogan, yang memperlihatkan beberapa rumah warga dengan dua bendera berkibar: bendera Merah Putih di posisi utama, dan bendera Jolly Roger — simbol bajak laut topi jerami yang terkenal dari serial anime dan manga One Piece — dikibarkan di bawah atau di sampingnya.
Unggahan tersebut langsung memantik respons publik. Banyak netizen yang menganggapnya menarik sebagai bentuk ekspresi budaya pop, namun tak sedikit pula yang menilai tindakan ini kurang pantas, mengingat momen sakral kemerdekaan RI.
“Simbol perlawanan kepada pemerintah Konoha,” komentar salah satu netizen dengan nada sarkastik, mengaitkannya dengan istilah dari anime lain, Naruto.
“Yok viralkan dan lakukan serentak!” timpal akun lain, seolah mendorong tren ini menjadi gerakan nasionalis ala generasi Z.
Meski banyak yang menganggap ini sekadar hiburan atau ekspresi identitas budaya populer, sejumlah warganet mengingatkan bahwa pengibaran bendera nasional sebaiknya tidak disandingkan sembarangan dengan simbol lain, terutama yang tidak berkaitan dengan nilai-nilai nasionalisme.
Menanggapi tren tersebut, sejumlah pemerhati budaya dan pengamat sosial meminta agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak keliru dalam menempatkan simbol.
“Kalau ingin ekspresif lewat budaya pop, itu sah-sah saja. Tapi jika menyandingkan simbol negara dengan bendera fiktif dari anime tanpa memahami konteksnya, bisa menimbulkan persepsi keliru,” kata seorang dosen komunikasi dari salah satu universitas di Semarang.
Ia menambahkan, momen kemerdekaan seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat rasa cinta tanah air, bukan sekadar ajang ikut tren viral yang belum tentu tepat secara etika atau hukum.
Hingga artikel ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah atau Kementerian Dalam Negeri terkait fenomena tersebut. Namun, publik mengharapkan agar ada pendekatan persuasif dan edukatif, bukan represif, untuk menangani situasi seperti ini. (KS01)
