SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan pimpinan DPRD Jateng dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jateng, Rabu 23 Juli 2025.

Kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, dokumen akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dan ditetapkan secara resmi.

“Sudah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait perubahan APBD kita. Kesepakatan ini akan diajukan ke Kemendagri untuk segera ditetapkan, agar bisa segera bergerak,” ujar Gubernur Luthfi.

Dalam dokumen APBD Perubahan 2025 tersebut, proyeksi pendapatan daerah naik sebesar Rp88,4 miliar, dari Rp24,486 triliun menjadi Rp24,574 triliun. Kenaikan ini terutama bersumber dari pendapatan rumah sakit dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang sah.

Di sisi lain, belanja daerah juga meningkat sebesar Rp303,1 miliar, dari semula Rp24,848 triliun menjadi Rp25,151 triliun.

Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk program-program prioritas, seperti program speling (pengamanan belanja wajib), peningkatan infrastruktur, sektor pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan, termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sosial.

“Kami sudah tidak sabar untuk segera eksplorasi pembangunan di semua sektor. Enam visi kita harus dijalankan: mulai dari layanan dasar, infrastruktur, birokrasi sehat, iklim investasi, hingga keamanan wilayah,” tegas Luthfi.

Menjawab pertanyaan terkait operasional dinas-dinas baru di lingkungan Pemprov Jateng, Luthfi menyampaikan bahwa pelaksanaannya baru akan dimulai pada 2026. Untuk tahun ini, operasional masih berada di bawah struktur organisasi yang sudah ada.(ks01)