JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM — Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap praktik pengoplosan beras yang meresahkan masyarakat.

Ia menyebut tindakan curang ini bukan hanya merugikan petani dan konsumen, tetapi juga menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp99 triliun.

“Ini bukan lagi sekadar pelanggaran biasa, tapi sudah masuk kategori kejahatan serius. Harus segera ditindak tegas,” ujar Eko Wahyudi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 17 Juli 2025.

Pernyataan tegas Eko merespons temuan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang mengungkap adanya penyimpangan dalam distribusi beras nasional.

Sebanyak 212 merek beras diduga kuat telah dioplos dan tidak sesuai dengan standar mutu maupun volume yang ditetapkan oleh pemerintah.

Eko, yang mewakili Dapil Jawa Timur IX (Tuban–Bojonegoro), menilai temuan tersebut sebagai bukti bahwa praktik pengoplosan beras telah berlangsung sistematis dan lama.

Ia pun meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindak tegas produsen-produsen besar yang terbukti melakukan manipulasi.

“Jangan hanya menyasar pedagang kecil. Oknum produsen besar yang terlibat harus diusut tuntas,” tegasnya.

Sebagai legislator di Komisi IV yang membidangi urusan pertanian dan pangan, Eko Wahyudi mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi beras di seluruh Indonesia.

Ia mengusulkan agar Kementerian Pertanian meningkatkan koordinasi lintas instansi guna melakukan operasi pasar, menjaga mutu dan stabilitas harga.

“Negara wajib hadir. Petani harus dilindungi, dan konsumen jangan dibiarkan menjadi korban permainan mafia pangan,” ujarnya.

Eko menegaskan tindakan hukum yang tegas diperlukan untuk menimbulkan efek jera. Ia berharap aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat agar kasus serupa tidak terus berulang.

“Kami di DPR akan terus mengawal agar pelaku pengoplosan beras ditindak sesuai hukum. Tidak boleh ada kompromi,” tandasnya.(ks01)