JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mengatur pembebasan biaya pendidikan dasar di sekolah swasta.

Putusan ini dinilai sebagai tonggak penting untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Hal ini ditegaskan langsung Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, dalam sebuah seminar nasional bertajuk “Mewujudkan Amanat Konstitusi: Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul dan Berdaya Saing” di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (30/6).

“Kami menegaskan kembali bahwa putusan MK ini final dan mengikat. Seluruh kader dan anggota Fraksi PDIP, baik di pusat maupun daerah, wajib mengawalnya,” ujar Esti.

Esti menekankan pembebasan biaya pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta, bukan sekadar janji politik, tetapi merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan.

Ia juga menyerukan agar pendekatan pembangunan pendidikan merata hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Pendidikan tidak hanya harus tersedia di Jawa. Daerah 3T juga wajib menjadi prioritas dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan lokal,” ujarnya.

Dengan total anggaran negara sebesar Rp3.800 triliun, Esti menilai alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan—ditambah 20 persen dari APBD di tiap daerah—sudah cukup kuat untuk mewujudkan pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas.

Ia bahkan menyebut estimasi kasar biaya per siswa per bulan, yakni sekitar Rp300 ribu untuk SD dan Rp500 ribu untuk SMP. Dengan anggaran Rp170 hingga Rp200 triliun, program ini sangat mungkin direalisasikan secara nasional.

“Kuncinya adalah kemauan politik dan keberanian mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran,” tandasnya.

PDIP menegaskan bahwa pendidikan dasar yang gratis dan bermutu adalah fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan siap bersaing di era global.

Oleh karena itu, partai berlogo banteng moncong putih ini siap mengawal pelaksanaan putusan MK di semua lini pemerintahan.

“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan bangsa,” pungkas Esti.(ks01)