SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin menunjukkan keseriusannya dalam menjamin akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
Salah satu langkah nyata yang menonjol dalam 100 hari pertama masa kerja mereka adalah peluncuran program sekolah kemitraan dengan SMA dan SMK swasta untuk memperluas layanan pendidikan gratis.
Melalui skema kemitraan ini, sebanyak 139 sekolah swasta di Jawa Tengah—terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK—dilibatkan untuk menerima siswa miskin dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Jateng.
Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 2 juta per siswa per tahun, mencakup seluruh kebutuhan belajar peserta didik terpilih.
Salah satu sekolah yang ikut serta, SMK Widyaanggala Purbalingga, menyatakan dukungannya terhadap program ini. Kepala sekolah, Darimin, menyebut bahwa pihaknya telah mulai aktif menyosialisasikan program ini ke desa-desa sekitar.
“Kami sudah menjalin komunikasi dengan perangkat desa dan siap turun langsung ke lapangan. Ini adalah kesempatan berharga untuk anak-anak yang sebelumnya tidak mampu melanjutkan sekolah,” ujarnya.
Setidaknya enam desa di sekitar sekolah telah menjadi target sosialisasi, yakni Babagan, Selabaya, Kalimanah Wetan, Kalimanah Kulon, Kelapa Sawit, dan Kalikabong. Menurut Darimin, respon dari masyarakat dan aparat desa sangat positif.
Jadi Percontohan Nasional
Yudi Indras Wiendarto, anggota Komisi E DPRD Jateng, menyebut program ini sangat relevan dengan wacana nasional terkait Sekolah Rakyat.
Bahkan ia mendorong agar daya tampung terus ditambah tiap tahun agar lebih banyak anak bisa mengakses pendidikan yang layak.
“Pemprov Jateng memulai lebih awal. Ini bisa jadi contoh nasional, tinggal disesuaikan dari sisi fiskal dan teknis,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Sadimin, menyampaikan bahwa program ini merupakan yang pertama di Indonesia. Tahun ini saja, daya tampung program mencapai 5.040 siswa, dengan satu rombongan belajar (sekitar 36 siswa) di setiap sekolah mitra.
Tak hanya sekolah kemitraan, Pemprov juga menggelar berbagai upaya lain untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS). Antara lain, kuota afirmasi 3% di SMA/SMK negeri, pendidikan gratis penuh di SMK Boarding Jateng (Pati, Purbalingga, dan Semarang), serta dukungan beasiswa untuk siswa miskin.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi pembangunan masa depan, dan menjadi hak semua anak.
“Program ini sepenuhnya gratis untuk siswa miskin yang masuk ke sekolah swasta mitra. Kami pastikan sekolah yang terpilih memenuhi standar, tidak melakukan pungutan, dan memiliki kapasitas memadai,” tegasnya.
Tak hanya untuk pendidikan umum, Pemprov Jateng juga membuat gebrakan di dunia olahraga dengan meluncurkan Sekolah Menengah Keberbakatan Olahraga (SMANKO) Jateng di kawasan Jatidiri, Semarang. Sekolah ini menjadi rumah bagi atlet pelajar yang ingin berprestasi sembari tetap mendapatkan pendidikan formal.
“Ini semua dari APBD dan APBN. Kita ingin siapkan generasi unggul baik dari sisi akademik maupun olahraga,” ujar Luthfi.
Dengan berbagai inovasi tersebut, kepemimpinan Luthfi-Yasin dalam bidang pendidikan mendapat sambutan positif dari masyarakat, dan menjadi tonggak penting bagi pemerataan akses pendidikan di Jawa Tengah.(KS01)
