JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Indonesia secara resmi menunjuk konsorsium asal Tiongkok, Huayou, untuk menggantikan LG dalam proyek strategis hilirisasi baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi mencapai 9,8 miliar dolar AS. Keputusan ini telah disetujui langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
“Alhamdulillah, keputusan sudah diambil Presiden. Konsorsium Huayou kini melanjutkan proyek ini dan siap dilakukan ground breaking,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 23 Mei 2025, dilansir Voiceofnhusantara, jejaring KlikSoloNews.
Proyek ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah mendorong transisi energi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional
Di sektor hulu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi sebesar 51 persen.
Pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan kepemilikan di tahap joint venture berikutnya, dari 30 persen menjadi di atas 40 hingga 50 persen, melalui keterlibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Proses Terlalu Lama, LG Digantikan
Menanggapi isu mundurnya LG, Bahlil menegaskan bahwa keputusan penggantian diambil secara sadar oleh pemerintah karena lambatnya perkembangan kerja sama.
“Saya selaku ketua satgas yang memutuskan membatalkan kerja sama dengan LG karena prosesnya terlalu lama. Kemudian kami, bersama Pak Rosan dan Pak Erick, mencari pengganti yaitu Huayou,” tegasnya.
Huayou, yang dikenal memiliki pengalaman luas di industri baterai global, akan melanjutkan pembangunan kapasitas produksi sebesar 30 GWh. Dari total kapasitas tersebut, LG sebelumnya telah menyelesaikan tahap awal sebesar 10 GWh, sementara sisa 20 GWh kini menjadi tanggung jawab Huayou.
Sejauh ini, realisasi investasi proyek telah mencapai 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp20,2 triliun. Sisa nilai investasi sebesar 8,6 miliar dolar AS (sekitar Rp145,2 triliun) akan ditanggung mayoritas oleh Huayou.
Dengan pengambilalihan ini, pemerintah berharap proyek baterai kendaraan listrik dapat dipercepat dan memberi kontribusi signifikan terhadap penciptaan nilai tambah dalam negeri, penguatan rantai pasok, serta penyediaan lapangan kerja baru.(ks01)