JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM — Di tengah peringatan Hari Kebangkitan Nasional, narasi kebangkitan bangsa mendapat makna baru: kebangkitan kesadaran manusia di tengah dominasi teknologi.
Bukan lagi penjajahan dalam bentuk fisik, kini tantangan datang dalam wujud tak kasat mata—algoritma, sistem cerdas, dan kecanggihan buatan yang perlahan menggantikan peran manusia dalam banyak aspek kehidupan.
Prof Dedi Prasetyo, pakar hukum teknologi dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), menyebut bahwa Indonesia tengah menghadapi bentuk kolonialisme baru yang tak terlihat: kendali tak langsung melalui sistem cerdas yang tak mengenal empati.
"Penjajah sekarang bukan berseragam atau bersenjata, tapi hadir dalam bentuk perangkat lunak yang menentukan nasib manusia berdasarkan data dan probabilitas," ujar Dedi dalam diskusi publik peringatan Kebangkitan Nasional 2025.
Dedi menggarisbawahi kasus-kasus internasional sebagai peringatan dini, seperti penggunaan algoritma “Cybercheck” dalam sistem hukum Amerika Serikat, yang menurutnya telah menggantikan proses keadilan dengan keputusan otomatis.
Ia menilai, bila tak dikendalikan, kecerdasan buatan dapat menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan baru yang lebih dingin dan sistematis.
"Ketika algoritma bisa memutuskan masa depan seseorang tanpa saksi dan tanpa nurani, kita harus bertanya: siapa sebenarnya yang menghakimi?" tegasnya.
Senada dengan Dedi, Devie Rahmawati, dosen dan peneliti literasi digital dari Universitas Indonesia, menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya ketergantungan emosional masyarakat, terutama generasi muda, terhadap entitas digital berbasis AI.
Devie mengutip survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar Gen Z di beberapa negara mulai membuka kemungkinan membangun hubungan emosional dengan AI, termasuk keinginan untuk "menikah" secara digital.
"Ini bukan hanya soal teknologi. Ini soal kehilangan orientasi akan hubungan yang sejati," ungkapnya.
Kasus tragis di Amerika Serikat, di mana seorang remaja mengakhiri hidupnya setelah membentuk hubungan eksklusif dengan chatbot, menjadi alarm keras.
Di Yunani, seorang perempuan menggugat cerai suaminya karena rekomendasi ChatGPT yang didasarkan pada 'ramalan' pola kopi—sebuah realitas absurd yang menunjukkan betapa dalamnya pengaruh teknologi dalam keputusan personal.
"Kita perlahan mengganti empati dengan respons otomatis, dan membiarkan nalar digantikan oleh prediksi digital," tambah Devie.
Menanam Etika dalam Tanah Digital
Keduanya sepakat bahwa literasi digital dan etika teknologi harus menjadi fondasi utama kebangkitan baru bangsa.
Tanpa pemahaman menyeluruh terhadap cara kerja AI dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, masyarakat akan mudah terjebak menjadi konsumen pasif, bahkan korban dari teknologi yang mereka sendiri tidak pahami.
Devie menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam membentuk kebijakan teknologi berbasis hak asasi manusia dan nilai-nilai luhur bangsa.
"Negara tidak cukup hanya membuat roadmap AI. Kita perlu blueprint moral dalam menghadapi masa depan digital," katanya.
Dedi pun menambahkan bahwa teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nilai. Dalam konteks hukum, ia mendorong agar Indonesia tidak membiarkan sistem algoritmik menjadi penentu tunggal dalam proses peradilan atau kebijakan publik.
"Bangsa ini pernah bangkit karena manusia berpikir dan berani melawan. Sekarang kita harus bangkit kembali—bukan melawan mesin, tapi melindungi nilai-nilai manusiawi dari disrupsi mesin," katanya.
Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, kata Dedi dan Devie, seharusnya menjadi titik tolak untuk merefleksikan kembali peran manusia dalam dunia yang semakin otomatis dan terdigitalisasi.
Kebangkitan kali ini bukan tentang melawan penjajah asing, tapi mempertahankan kendali atas hidup, hukum, dan hati nurani di tengah gelombang kecanggihan buatan.
"Kita bisa menciptakan teknologi secerdas apapun. Tapi jika kehilangan nilai, maka kita sedang membangun masa depan yang dingin dan tak bermoral," tutup Devie.(ks01)
