SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong para pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas biopori di setiap proyek hunian yang dibangun.
Hal ini dilakukan guna mengatasi persoalan sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, yang terus meningkat di kawasan pemukiman.
Dalam pembukaan Jateng Omah Expo ke-3 di Mal Ciputra Semarang, Senin 19 Mei 2025, Gubernur menyatakan bahwa biopori harus menjadi fasilitas umum (fasum) wajib di kawasan perumahan baru.
“Perumahan itu harus bebas dari sampah. Pakai biopori untuk mereduksi sampah,” tegas Ahmad Luthfi.
Selain pengelolaan sampah, Luthfi juga menekankan pentingnya penyediaan fasum yang benar-benar berfungsi, seperti akses jalan, sistem drainase, dan kawasan resapan air. Ia menegaskan bahwa perumahan harus bebas banjir, akses mudah, dan mendukung gaya hidup berkelanjutan.
“Fasilitas harus terpenuhi. Tolong awasi, pengembang jangan sampai fasum tidak terpakai. Masyarakat tak hanya dapat rumah, tapi juga lingkungan yang layak,” katanya.
Menurut Luthfi, papan (tempat tinggal) adalah hak dasar warga negara, setara pentingnya dengan sandang dan pangan.
Ia mengajak para pengembang untuk turut berkontribusi dalam penyediaan perumahan layak, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Gubernur menyoroti bahwa pembangunan rumah subsidi menjadi salah satu cara konkret untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
“Ke depan Jateng harus mampu. Menekan kemiskinan melalui layanan dasar yakni rumah. Semoga lahannya terjangkau, dan bangunannya bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ia menyebut, selama pemerintahan sebelumnya, Pemprov Jateng telah merehabilitasi hampir 1,8 juta unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun demikian, masih tersisa sekitar 1 juta unit RTLH yang perlu ditangani bersama.
Ketua DPW Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jateng, Eko Purwanto, mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) untuk mengatasi backlog perumahan yang diperkirakan melebihi 300 ribu unit.
Program yang dijalankan meliputi pembangunan rumah susun perkotaan, penyediaan rumah tapak di pedesaan, dan pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah
Dalam ajang Omah Expo ini, Apernas juga mendorong percepatan sertifikasi pengembang perumahan. Eko menyebut saat ini baru ada 27 pengembang bersertifikat dari total lebih dari 1.000 perusahaan pengembang di Jateng.
“Tentu ini masih jauh dari target. Sertifikasi pengembang perlu terus dikejar, karena masih banyak yang belum terdaftar,” ujarnya.(ks01)