JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi para mitra pelaksana di lapangan.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa para mitra yang tergabung dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tetap memperoleh margin keuntungan dari partisipasi mereka dalam program ini.
“Setiap mitra mendapatkan Rp2.000 per porsi sebagai imbalan atas keterlibatan mereka. Angka ini memang tidak besar, tapi wajar dan mencerminkan prinsip gotong royong dalam pelayanan publik,” ujar Yeka seusai rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Jakarta, Rabu 14 Mei 2024, dilansir Voiceofnusantara, jejaring KlikSolonews.
Total anggaran untuk satu porsi makanan MBG sebesar Rp15.000 terbagi menjadi tiga komponen utama: Rp10.000 untuk biaya makanan, Rp2.000 untuk kompensasi mitra, dan Rp3.000 untuk biaya operasional penyelenggaraan.
Yeka juga memastikan bahwa pemerintah kini telah mengantisipasi persoalan keterlambatan pembayaran yang sebelumnya sempat menjadi keluhan. Sejak Mei 2025, BGN menerapkan sistem pembayaran di muka untuk mendukung kelancaran program.
“Mitra akan menerima pembayaran untuk sepuluh hari pertama di awal. Kemudian, untuk lima hari berikutnya, mereka dapat kembali mengajukan pencairan dana untuk siklus sepuluh hari selanjutnya,” jelasnya.
Dengan sistem ini, negara tidak lagi memiliki utang kepada mitra program, dan para pelaku di lapangan dapat melanjutkan kegiatan mereka tanpa kendala administratif.
“Ini penting untuk memastikan keberlanjutan program, serta memberikan kepastian kepada masyarakat yang sudah berkontribusi,” kata Yeka.
Lebih jauh, ia menilai program MBG juga membawa dampak sosial-ekonomi yang signifikan, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja di desa.
Satu unit dapur SPPG bisa melibatkan sekitar 50 pekerja, dan bila ditotal dari target 30.000 SPPG secara nasional, potensi penciptaan lapangan kerja bisa mencapai 1,5 juta orang.
Tak hanya itu, aktivitas satu dapur juga mampu menggandeng hingga 15 pemasok bahan pangan lokal, mendorong perputaran ekonomi hingga Rp45 juta per dapur.
Menurut Yeka, hal ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya intervensi gizi, tetapi juga instrumen untuk pembangunan ekonomi pedesaan.(ks01)
