SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM  — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memastikan tidak akan mengikuti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer untuk dididik secara ketat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menanggapi isu yang ramai diperbincangkan publik.

“Nggak lah, kita kan ada aturannya. Kita bukan negara yang sedang siap perang,” ujar Gus Yasin usai menjadi inspektur pada Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Linmas, dan Damkar Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Kamis 15 Mei 2025.

Menurutnya, kedisiplinan memang penting, namun tidak harus ditempuh dengan cara memasukkan anak ke barak militer.

“Di Jawa Tengah kita punya sekolah-sekolah yang memang bekerja sama dengan TNI. Para siswa dididik dengan kedisiplinan, tapi tetap dalam koridor pendidikan,” jelasnya.

Gus Yasin menegaskan bahwa pelajar harus diperlakukan sesuai dengan usianya, yakni sebagai anak yang sedang dalam proses belajar dan pembentukan karakter.

“Yang paling utama adalah ketertiban, kedisiplinan, dan pemahaman bahwa mereka ini masih dalam usia belajar. Itu yang harus kita jaga,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar tidak membandingkan kebijakan antar daerah. Menurutnya, masing-masing wilayah memiliki karakteristik sosial dan pendekatan yang berbeda.

“Setiap daerah punya masalahnya sendiri-sendiri. Jawa Tengah tentu berbeda dengan Jawa Barat atau Jawa Timur. Jadi tidak perlu membandingkan. Yang penting, tujuannya sama: demi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi Polemik Kebijakan Barak Militer di Jabar

Pernyataan Wagub Jateng ini menanggapi kebijakan kontroversial di Jawa Barat, di mana anak-anak yang dianggap “nakal” dan tak bisa dibina oleh orang tuanya dikirim ke barak militer. Kebijakan itu menuai pro dan kontra.

Sebagian kalangan, termasuk Komnas HAM dan sejumlah aktivis pendidikan, menilai langkah tersebut melanggar hak anak dan tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang mendidik, bukan menghukum.

Namun, ada pula yang mendukung karena berharap pendekatan ala militer mampu mengubah perilaku anak secara signifikan.

Bahkan, Menteri HAM RI Natalius Pigai turut mengapresiasi program tersebut dan menyebutnya sebagai inovasi yang layak dipertimbangkan lebih luas.

Namun, bagi Jawa Tengah, Gus Yasin menegaskan pendekatan semacam itu tidak akan diterapkan.

“Jawa Tengah tetap mengedepankan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai kultural yang melekat dengan masyarakatnya,” pungkasnya.(ks01)