PATI, KLIKSOLONEWS.COM – Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyoroti pelaksanaan kegiatan study tour dan wisuda sekolah yang belakangan menuai pro-kontra di tengah masyarakat.
Menurutnya, dua kegiatan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak memberatkan beban biaya bagi orang tua murid.
Hal itu disampaikan Taj Yasin usai menghadiri Istighosah Harlah NU ke-79, Halalbihalal, dan pelepasan calon jemaah haji tahun 2025 di Masjid Al Barokah Luboyo, Bumiayu, Kabupaten Pati, Senin 12 Mei 2025.
“Study tour harus betul-betul memerhatikan keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Pria kelahiran Rembang itu mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait biaya mahal dalam penyelenggaraan study tour dan wisuda sekolah. Bahkan, ia menyebut bahwa ada warga yang mengeluhkan wisuda hanya bisa diikuti siswa yang mampu.
“Ada yang menyampaikan, ‘Pak, itu kan yang diwisuda hanya yang mampu’. Artinya, jangan sampai membebani orang tua. Sekolah tidak boleh membebani, itu prinsipnya,” jelasnya.
Taj Yasin meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah membuka kanal pengaduan khusus untuk menampung laporan masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pungutan liar (pungli) berkedok kegiatan sekolah.
Studi Tour Masih Dikaji Ulang
Pemprov Jateng sejatinya telah melarang kegiatan study tour sejak tahun 2020 bagi sekolah di bawah naungan provinsi seperti SMA, SMK, dan SLB. Namun, aturan tersebut kini sedang dalam proses pengkajian ulang.
“Memang ini masih tarik-ulur untuk dikaji ulang,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan study tour tidak sepenuhnya buruk. Ada sisi positif dalam kegiatan tersebut, seperti memberikan pembelajaran luar kelas dan memperluas wawasan siswa mengenai sejarah dan kebudayaan daerah lain.
Untuk itu, Taj Yasin mengatakan, pengkajian melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Disdikbud, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Wagub mengusulkan strategi alternatif seperti program edu-trip dari Dishub dengan memanfaatkan layanan bus Trans Jateng, serta pengemasan paket wisata edukatif oleh Disporapar yang melibatkan sekolah melalui koordinasi dengan Disdikbud.
Ia menekankan pentingnya kelayakan armada transportasi untuk menjamin keselamatan peserta. Pihak biro perjalanan hingga penyedia transportasi harus memastikan kendaraan laik jalan dan memenuhi standar keselamatan.
Taj Yasin juga mengingatkan dampak ekonomi jika kegiatan study tour dilarang sepenuhnya. Menurutnya, pelarangan bisa memukul sektor pariwisata dan ekonomi lokal, termasuk UMKM, usaha penginapan, transportasi, hingga pusat oleh-oleh.
“Kalau dilarang total, sektor-sektor seperti UMKM, hotel, dan transportasi bisa sangat terdampak. Jadi perlu keseimbangan antara keselamatan, pendidikan, dan ekonomi,” pungkasnya.(ks01)
