SOLO, KLIKSOLONEWS.COM — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara menanggapi isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan Forum Purnawirawan TNI.
Menurut Jokowi, usulan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi di Indonesia.
“Itu sebuah aspirasi, sebuah usulan, ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita,” ujar Jokowi di kediamannya pada Senin 5 Mei 2025.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan bahwa selama disampaikan secara konstitusional, aspirasi semacam itu sah-sah saja. “Ya boleh-boleh saja, itu kan cuma aspirasi. Dalam negara demokrasi, itu biasa saja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilihan umum, sehingga legitimasi mereka tidak perlu diragukan.
“Itu semua orang sudah tahu, bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum,” ucapnya.
Menanggapi pertanyaan soal prosedur pemakzulan, Jokowi menegaskan bahwa proses tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
“Semua orang kan juga sudah tahu prosesnya. Lewat MPR, harus lewat MK, dan kembali lagi ke MPR. Saya kira proses konstitusinya seperti itu,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa dasar hukum untuk mengajukan pemakzulan sudah diatur secara jelas dalam konstitusi, seperti kasus korupsi atau tindakan tercela lainnya.
“Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang (soal pengajuan pemakzulan),” katanya.
Saat ditanya apakah dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Gibran terkait isu ini, Jokowi hanya menggelengkan kepala sebagai tanda belum ada pembicaraan. (KS01)
