SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM — Sekolah Antikorupsi bertajuk “Ngopeni lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi” yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat respons positif dari para kepala desa.

Mereka menyambut baik program edukasi ini dan berharap kegiatan serupa bisa diperluas hingga tingkat kabupaten.

Salah satu apresiasi datang dari Kepala Desa Sidowangi, Kabupaten Magelang, Muji Subagyo. Ia menilai kegiatan ini sebagai terobosan penting dalam membangun kesadaran hukum dan tata kelola anggaran di desa.

"Menurut saya ini bagus. Tapi jangan berhenti di sini. Harapannya bisa berlanjut di tingkat kabupaten agar lebih efektif dan menjangkau lebih banyak kepala desa," ujarnya di sela acara yang digelar di GOR Indoor Jatidiri, Semarang, Selasa 29 April 2025.

Muji menekankan pentingnya pemahaman aturan dalam pengelolaan dana desa, karena tidak semua kepala desa memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Sekolah ini, menurutnya, membuka wawasan tentang celah-celah hukum yang selama ini tidak diketahui sebelum menjabat.

Senada, Kepala Desa Karanglo, Kabupaten Banyumas, Cipto Teguh Wibowo menyebut Sekolah Antikorupsi sangat membantu kepala desa memahami regulasi penggunaan dana, khususnya terkait bantuan keuangan (Bankeu).

"Alhamdulillah, kegiatan ini sangat bermanfaat. Kita jadi tahu secara rinci mana yang bisa dan tidak bisa digunakan dari pos dana desa," ucapnya.

Cipto juga menyoroti tantangan teknis di lapangan, seperti kesulitan dalam mencairkan dana karena prosedur administrasi yang rumit dan aturan yang kerap berubah. Ia berharap pemerintah provinsi bisa memberikan kemudahan dalam teknis pelaksanaan di lapangan.

Meski demikian, ia menegaskan desanya relatif aman dari intervensi pihak luar. "Di daerah kami, kadesnya mlarat kabeh (semua miskin), jadi tidak ada yang datang minta-minta," kata Cipto, disambut tawa para peserta.

Ia menutup dengan peribahasa lokal, “Golek jeneng, aja golek jenang,” yang berarti “Carilah nama baik, bukan keuntungan sesaat.”

Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa Sekolah Antikorupsi ini diikuti 7.810 kepala desa dari seluruh Jawa Tengah.

Program ini merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang melibatkan berbagai institusi seperti KPK, BPKP, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Jateng.

“Membangun Jawa Tengah itu dimulai dari desa. Di sana ada potensi luar biasa: wisata, pangan, dan pembangunan. Kalau desa bersih, provinsi akan kuat,” tegas Luthfi.

Saat ini, sudah ada 30 desa antikorupsi di Jawa Tengah dan 297 desa lainnya sedang dalam proses pengajuan. Melalui pendidikan dan pendampingan yang tepat, Gubernur berharap pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel dan jauh dari praktik korupsi.(KS01)