SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Jateng.

Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Tri Handoyo, di ruang kerjanya pada Rabu 9 April 2025.

Menurut Luthfi, pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan bebas dari penyimpangan.

“BPKP telah melakukan pengawasan dan investigasi selama lima tahun, hasilnya diberikan kepada kami. Ini evaluasi yang kami harapkan,” ujar Luthfi.

Ia meminta agar pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan program pemerintah tetap dilanjutkan, terutama dalam proses pembangunan lima tahun ke depan yang telah dirancang dalam roadmap pembangunan provinsi.

“Ke depan, roadmap kita harus memiliki landasan yang jelas. Mana yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana proses distribusinya di wilayah kita,” jelasnya.

Gubernur menyebut bahwa pembangunan Jawa Tengah pada 2025 akan difokuskan pada penguatan layanan dasar dan infrastruktur.

Desa akan menjadi titik sentral pembangunan daerah untuk mewujudkan pemerataan dan percepatan kesejahteraan masyarakat.

“Penting sekali untuk BPKP melakukan audit dan investigasi agar tidak terjadi penyimpangan pada roadmap pembangunan yang telah kita susun,” tegasnya.

BPKP Siap Kawal Pembangunan Jateng

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Tri Handoyo, menyatakan bahwa lembaganya telah menyerahkan hasil pengawasan selama lima tahun terakhir kepada Gubernur.

Dalam dokumen tersebut terdapat evaluasi berbagai aspek pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan tenaga kesehatan, pengurangan pengangguran, dan penguatan infrastruktur.

“Rekomendasinya hampir sama dengan yang disampaikan Pak Gubernur. Kami juga telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk penguatan sektor pengawasan,” katanya.

Tri menambahkan, BPKP siap mengawal dan mendampingi pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

“Program apa pun kami siap mengawasi demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan di Jawa Tengah,” tandasnya.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan lembaga pengawasan seperti BPKP, diharapkan pembangunan di Jawa Tengah tidak hanya tepat sasaran, tapi juga transparan dan akuntabel. (KS01)