SEMARANG, KLIKSLONEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendukung pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan Luthfi saat menghadiri acara Halalbihalal bersama Forum Berlian Ngopèni Nglakoni di Gedung Merah Putih, Kompleks Gubernuran, Selasa 8 April 2025.

“Dengan komunikasi ini kita akan terbuka. Apa yang menjadi problem, kita pecahkan bersama. Kami tidak akan melihat anggota DPRD partainya apa. Istilahnya, kita satu kapal menantang masa depan, tidak melihat Panjenengan saking pundi,” ujar Luthfi.

Forum Berlian Ngopèni Nglakoni merupakan inisiatif Gubernur Luthfi sebagai wadah untuk bertukar pikiran antara Pemprov dan anggota DPRD. Tujuannya adalah agar para wakil rakyat memiliki sense of crisis yang sama dalam membangun Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga memaparkan fokus program pemerintah provinsi satu tahun ke depan, yang menyasar pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan layanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

“Itu sudah kita laksanakan, kita minta dukungan dewan untuk kegiatan ini juga,” jelasnya.

Luthfi menilai bahwa DPRD memegang peranan penting karena para anggotanya membawa aspirasi dari konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Dengan demikian, integrasi antara program Pemprov dan aspirasi DPRD menjadi mutlak agar arah pembangunan tidak berjalan terpisah-pisah.

Diskusi dalam forum tersebut mengungkap berbagai persoalan daerah yang disampaikan langsung oleh para anggota DPRD, seperti masih tingginya angka kemiskinan di wilayah selatan Jawa Tengah, rendahnya serapan tenaga kerja, serta tantangan sosial lainnya.

“Serapan itulah yang nanti akan menjadi pertimbangan kita, sehingga daerah itu secara tidak langsung akan kita penetrasi dari kebijakan di pemerintah kabupaten/kota atau provinsi,” imbuh Luthfi.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan kebijakan nasional. Menurutnya, setiap daerah perlu memiliki timeline yang jelas dalam menyesuaikan kebijakan dengan arah pembangunan pusat.

“Contoh, RPJMD kita diarahkan menjadi lumbung pangan, maka kita harus siapkan itu dengan baik,” tegasnya.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, turut mendukung gagasan integrasi pembangunan tersebut. Ia mengatakan bahwa pembangunan daerah harus dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam ketahanan pangan.

“Kita sudah bisa berkontribusi dalam hal peternakan dan pertanian. Pertanian kita nomor dua dari Jatim, hanya kalah karena luas lahan,” ujar Sumanto.

Ia menambahkan, kemandirian daerah menjadi kunci dalam mendukung swasembada pangan. Oleh karena itu, penguatan sektor-sektor pendukung lain juga harus dilakukan secara menyeluruh.

“Kalau mau pengadaan alat pertanian, ya kita buat sendiri. Pembangunan satu sektor akan mengiringi di sektor lain,” pungkasnya. (KS01)