Demo BEM Solo Raya di Solo, Kritisi Program MBG hingga Kenaikan Harga BBM

SOLO, KLIKSOLONEWS.COM – Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Surakarta, Jumat (12/6/2026) sore.

Dari pantauan KlikSoloNews, massa mulai berdatangan sekitar pukul 15.30 WIB dan langsung melakukan long march menuju halaman gedung dewan.

Satu mobil komando memimpin jalannya aksi. Mobil tersebut kemudian diparkir tepat di pintu gerbang DPRD Solo, sementara massa berkumpul mengelilinginya sambil membawa berbagai spanduk dan poster.

Sejumlah spanduk yang dibentangkan bertuliskan “REFORMASI DIKE81RI”, “INDONESIA DARURAT REFORMASI”, “PUTRI CEMPO APA KABAR?”, " MAKAN BANCAKAN GRATIS", hingga “TOLAK KERAS UU POLRI”.

Baca Juga: Tanamkan Kepedulian Sejak Dini, Taruna Akpol Batalyon Manggala Satya Gelar Bakti Sosial di Panti Jompo Aisyiyah Solo

Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Sejumlah peserta aksi juga menarik perhatian pengguna jalan dengan membentangkan poster bertuliskan ajakan untuk membunyikan klakson sebagai bentuk protes terhadap kondisi negara. Aksi tersebut mendapat respons dari pengendara yang melintas di Jalan Adi Sucipto.

Aksi awalnya tidak mengganggu arus lalu lintas dan kendaraan masih dapat melintas seperti biasa.

Namun, pada pertengahan aksi, massa bergerak ke badan jalan Adi Sucipto sehingga aparat kepolisian terpaksa menutup sementara ruas jalan di depan DPRD Solo.

Baca Juga: Harga Emas Hari Ini Semar Nusantara di Kota Solo Jumat 12 Juni 2026

Pengamanan dilakukan ketat oleh aparat kepolisian untuk memastikan aksi tetap berlangsung tertib.

Tiga Isu Nasional dan Dua Isu Lokal

Perwakilan massa dari UNS, Arif Ainurjaya, mengatakan terdapat tiga isu nasional dan dua isu lokal yang menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut.

Tiga isu nasional yang disuarakan yakni penolakan terhadap RUU Polri, desakan evaluasi program MBG, serta persoalan melemahnya nilai tukar rupiah.