SOLO, KLIKSOLONEWS.COM – Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, meminta camat dan lurah di Kota Solo untuk semakin menguatkan kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Namun demikian, Respati menegaskan agar sinergi tersebut dijalankan secara berintegritas sehingga manfaat CSR benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Respati usai menghadiri Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Balai Kota Solo, Kamis (29/1/2026).

Menurut Respati, camat dan lurah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pemerintah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memahami persoalan di wilayahnya masing-masing.

“Camat dan lurah adalah garda terdepan dalam menguatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka bersinggungan langsung dan mengerti permasalahan wilayahnya. Saya harapkan mereka terus berkembang dan bersinergi dengan perusahaan-perusahaan di wilayahnya agar kegiatan CSR berdampak maksimal bagi warga,” ujarnya.

Respati menekankan bahwa kolaborasi CSR tidak semata difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan sosial, budaya, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ia mengingatkan, sesuai peraturan perundang-undangan, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di sekitar lokasi usahanya. Karena itu, pelaku usaha diharapkan memiliki kepekaan untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial di wilayahnya.

“CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Anggaran dari kolaborasi ini sebaiknya digunakan untuk pembangunan manusia dan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Respati juga meminta camat agar aktif mengidentifikasi perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dan sinergis.

Tegaskan Larangan Pungli dan Penyalahgunaan CSR

Di sisi lain, Respati secara tegas mewanti-wanti agar tidak ada penyalahgunaan anggaran CSR oleh pejabat atau pihak berwenang. Ia memastikan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar (pungli), penahanan perizinan, atau praktik kriminal lainnya dalam pelaksanaan CSR.

“CSR ini resmi, diawasi, dan dibimbing profesional. Saya tekankan tidak ada lagi pungli, penahanan perizinan, dan praktik-praktik menyimpang lainnya. Ini demi menciptakan kondusivitas sehingga pelaku usaha merasa aman dan nyaman,” tegasnya.

Menurut Respati, pelatihan CSR yang digelar Pemkot Surakarta juga bertujuan membangun sikap terbuka, profesional, dan bertanggung jawab agar kesalahan di masa lalu tidak terulang.

“Kita belajar dari kesalahan-kesalahan supaya tidak ada lagi pungli. CSR harus dijalankan secara transparan dan berintegritas,” tambahnya.

Ke depan, Respati juga berencana melibatkan kepala sekolah di Solo dalam sinergi program CSR. Langkah ini diambil agar kegiatan pendidikan di sekolah dapat berjalan lebih aktif dan berkelanjutan melalui dukungan dunia usaha.

“Nanti kepala sekolah juga akan kita kumpulkan untuk pelatihan khusus terkait CSR yang akuntabel dan berintegritas. Tujuannya agar profesionalisme pejabat meningkat dan koordinasi dengan pihak swasta bisa dilakukan secara terbuka dan jelas,” pungkasnya.(ks01)