SOLO, KLIKSOLONEWS.COM – Kota Solo menghadapi tantangan serius dalam penyediaan pangan sehat dan bergizi, khususnya bagi anak sekolah.
Keterbatasan lahan pertanian perkotaan membuat Solo sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain, sementara kebutuhan terus meningkat seiring bertambahnya populasi dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, ancaman krisis gizi ganda juga membayangi generasi muda, mulai dari obesitas hingga stunting. Merespons kondisi tersebut, berbagai pemangku kepentingan berkumpul dalam forum bertajuk “Membangun Kerja Sama Urban dan Peri-Urban untuk Suplai Pangan Sehat di Sekolah” yang digelar di Hotel Dana, Surakarta.
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta petani dari wilayah penyangga guna merancang sistem pangan sekolah yang lebih tangguh, sehat, dan berkeadilan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surakarta, Tulus Widayat, menegaskan bahwa penguatan kerja sama antarwilayah menjadi kunci utama dalam menjamin ketersediaan pangan kota.
“Sebagai pusat populasi, Surakarta memiliki tekanan kebutuhan pangan yang tinggi dan rentan memicu inflasi komoditas. Karena itu, kolaborasi dengan daerah penyangga sangat penting untuk menjamin suplai pangan yang stabil dan sehat,” ujarnya.
Data Gizi Anak Sekolah Jadi Alarm Serius
Urgensi pembenahan sistem pangan sekolah diperkuat data kesehatan siswa. Hasil asesmen status gizi di 11 sekolah pilot pada 2025 menunjukkan 14,4 persen siswa mengalami obesitas dan 17 persen gizi lebih, sementara angka stunting nasional masih berada di kisaran 14 persen.
Masalah tersebut diperparah oleh kondisi kantin sekolah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip pangan sehat. Banyak kantin masih menjual makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta belum memenuhi standar higienitas.
Peneliti dari P4GKM Universitas Sebelas Maret, Dr. Wini Swastiti, menekankan bahwa penyediaan pangan sehat di sekolah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Isu pangan sehat tidak bisa dilihat parsial. Mulai dari suplai, sekolah, pemerintah, akademisi, pedagang, hingga orang tua, semuanya berperan dalam menciptakan ekosistem pangan sehat bagi anak,” jelasnya.
Solusi utama yang ditawarkan adalah integrasi wilayah urban sebagai konsumen dan peri-urban sebagai produsen. Riset Food Flow P4GKM UNS tahun 2025 memetakan potensi besar wilayah penyangga Solo.
Kabupaten Boyolali dinilai kuat sebagai pemasok sayuran, sementara Sukoharjo memiliki potensi besar dalam suplai buah-buahan dan bumbu.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memangkas rantai distribusi panjang dengan melibatkan koperasi dan agregator lokal, seperti Koperasi Petani Milenial Sukoharjo dan Koperasi Pemasaran APOLI Boyolali.
Organisasi Gita Pertiwi turut memainkan peran strategis melalui pendampingan penerapan Kantin Sekolah Sehat Ramah Anak (KSSRA) di 11 sekolah sejak 2019.
Selain itu, Gita Pertiwi juga mendorong praktik pertanian berkelanjutan (regenerative agriculture) di wilayah peri-urban guna memastikan hasil pangan aman, berkualitas, dan ramah lingkungan.
Direktur Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, menyebut upaya perbaikan menu sekolah telah menunjukkan hasil.
“Angka kecenderungan obesitas dan gemuk pada anak turun dari 38 persen menjadi 31 persen. Ini menunjukkan perbaikan menu dan keamanan pangan di sekolah mulai berdampak,” ungkapnya.
Dorong Kebijakan dan Urban Farming
Ke depan, model kolaborasi urban–periurban ini diharapkan dilembagakan melalui kebijakan yang lebih kuat, baik berupa regulasi daerah maupun surat edaran lintas kementerian, agar standar pangan sehat menjadi kewajiban di sekolah.
Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta juga mendorong urban farming untuk meningkatkan produksi pangan skala rumah tangga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta mengembangkan kawasan percontohan seperti Taman Winasis yang mengintegrasikan pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Urban farming kami dorong sebagai edukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat tinggal,” ujar Wahyu Krisina dari Dispangtan Kota Surakarta.
Melalui kolaborasi regional dan inovasi lokal ini, Surakarta berupaya mengubah keterbatasan lahan menjadi kekuatan kolaborasi, demi menjamin hak anak atas pangan sehat dan menyongsong Indonesia Emas 2045. (Alfian Khamal/KS01)
