JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengedepankan mekanisme transfer tunai langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan skema baru tersebut akan didukung oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari transformasi digital layanan publik berbasis kecerdasan buatan (AI).
Menurut Luhut, berbagai program bantuan sosial nantinya akan diintegrasikan sehingga penyalurannya menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
“Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Luhut menjelaskan, pemerintah menargetkan sistem Digital Single ID mulai diterapkan pada akhir tahun 2026. Dengan sistem tersebut, data penerima bantuan akan terintegrasi sehingga penyaluran bansos dapat dilakukan secara lebih akurat.
Menurutnya, penggunaan identitas digital tunggal akan membantu pemerintah memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai,” katanya.
Digital Single ID juga diharapkan mampu mengurangi berbagai permasalahan yang selama ini muncul dalam distribusi bantuan sosial, termasuk data ganda maupun penerima yang tidak tepat sasaran.
Subsidi akan Dikaji Ulang
Selain mengubah pola penyaluran bansos, pemerintah juga tengah mengkaji pendekatan baru dalam pemberian subsidi kepada masyarakat.
Luhut menilai sistem bantuan langsung berbasis transfer tunai memiliki potensi meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus meminimalkan kebocoran dana yang selama ini kerap menjadi sorotan.
Dengan bantuan yang langsung masuk ke rekening penerima, pemerintah dapat memantau distribusi dana secara lebih transparan dan akuntabel.
Pemanfaatan Digital Single ID tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga berencana menggunakan data terintegrasi tersebut untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satunya adalah mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dengan sistem data yang terhubung, proses verifikasi calon penerima KUR diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.(ks01)