JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Setelah melakukan kajian mendalam, lembaga tersebut menemukan sejumlah potensi kerawanan yang dapat membuka celah terjadinya praktik korupsi.
Temuan ini berasal dari Direktorat Monitoring KPK yang tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025. Berbagai celah dalam sistem pengelolaan program bantuan pendidikan itu dinilai perlu segera dibenahi.
Salah satu sorotan utama adalah adanya potensi konflik kepentingan di sejumlah perguruan tinggi swasta. Dari sampel yang diteliti, sebanyak 11 dari 16 kampus terindikasi memiliki keterkaitan antara penerima kuota dengan pejabat publik atau entitas politik.
Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan praktik tidak transparan dalam penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa.
Selain itu, KPK juga menemukan adanya pemberian kuota kepada institusi pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dinilai berpotensi melemahkan independensi dalam sistem pengawasan.
KPK menilai praktik tersebut dapat menimbulkan konflik peran yang seharusnya dijaga agar tetap objektif dan bebas dari kepentingan tertentu.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah lemahnya proses verifikasi dan validasi data penerima KIP Kuliah. Dari hasil kajian, hanya sekitar separuh perguruan tinggi yang melakukan kunjungan lapangan sebagai bagian dari proses seleksi.
Padahal, verifikasi langsung menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan.
Atas berbagai temuan tersebut, KPK menyusun sejumlah rekomendasi perbaikan guna memperkuat tata kelola program KIP Kuliah. Langkah ini diharapkan mampu menutup celah korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pendidikan. (KS01)