SOLO, KLIKSOLONEWS.COM - Wali Kota Surakarta, Respati Ardi memastikan Koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi solusi bagi UMKM dan masyarakat, bukan pesaing usaha di Kota Solo.

Wali Kota Respati Ardi memastikan keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Surakarta dirancang sebagai solusi ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, koperasi ini tidak dimaksudkan sebagai pesaing pelaku usaha, melainkan sebagai pusat kulakan atau penyedia kebutuhan dengan harga terjangkau bagi warga dan UMKM.

“KKMP di kelurahan membantu UMKM mendapatkan harga terbaik sebagai pusat kulakan,” ujar Respati, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, terdapat perbedaan karakter antara koperasi di wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dari sisi kebutuhan dan pola ekonomi masyarakat.

Sejak awal peluncuran program, Pemerintah Kota Solo juga telah menerapkan moratorium pembangunan pasar modern guna memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang melalui koperasi.

Respati menegaskan, masuknya program subsidi seperti Gerakan Pangan Murah ke dalam KKMP bukan menjadi ancaman bagi UMKM. Justru, hal tersebut diharapkan menjadi solusi dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.

“Ini bukan ancaman, tapi solusi bagi UMKM. Harapannya sisa hasil usaha benar-benar kembali ke anggota, khususnya warga desil satu dan dua,” jelasnya.

Ke depan, Pemkot Surakarta akan terus mengembangkan KKMP dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk menyiapkan lokasi percontohan menggunakan aset milik pemerintah.

“Kami sudah siapkan satu titik sebagai percontohan. Jika berhasil, akan segera didistribusikan ke wilayah lain,” tambahnya.

Terkait pembangunan gedung koperasi, Respati menyebut pihaknya masih menyesuaikan dengan ketersediaan aset. Hal ini sejalan dengan prioritas Pemkot dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Solo.

Selain itu, saat ini KKMP telah berjalan di 54 kelurahan, meskipun sebagian masih memanfaatkan kantor kelurahan maupun rumah warga sebagai operasional awal.

“Yang terpenting dampaknya dulu kita ukur. Tidak perlu terburu-buru, tapi harus tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(KS01)