JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan bahwa wacana penerapan satu hari Work From Home (WFH) setiap pekan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hal baru karena pemerintah sudah memiliki pengalaman saat menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan pada masa itu, sistem kerja didominasi WFH dengan kehadiran pegawai di kantor hanya sekitar 25 persen.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama. Waktu COVID, WFO hanya 25 persen dan tetap berjalan,” ujar Tito, Jumat (27/3/2026).
Tito menjelaskan pengalaman selama pandemi menjadi bukti sistem kerja fleksibel tetap mampu menjaga stabilitas kinerja pemerintahan. Baik di tingkat pusat maupun daerah, mekanisme WFH dinilai sudah cukup teruji.
Ia juga menilai pemerintah daerah telah memiliki pengalaman serupa, meskipun beberapa kepala daerah baru tetap akan diberikan pemahaman terkait implementasi kebijakan tersebut.
“Pemda juga sudah punya pengalaman. Nanti akan kita jelaskan lagi terutama untuk kepala daerah yang baru,” jelasnya.
Meski ada kebijakan WFH, Tito menekankan layanan publik yang bersifat esensial tidak boleh terganggu. Beberapa sektor penting yang wajib tetap berjalan normal antara lain transportasi, layanan darurat, rumah sakit, dan kebersihan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan maksimal meskipun ada penyesuaian sistem kerja ASN.
SIMPEG Jadi Alat Pengawasan ASN
Untuk mendukung pelaksanaan WFH, pemerintah akan memanfaatkan sistem digital seperti Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Sistem ini sebelumnya digunakan untuk memantau kehadiran dan aktivitas pegawai saat bekerja dari rumah.
Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya kedisiplinan ASN, termasuk efisiensi penggunaan energi di kantor saat WFH berlangsung.
“Lampu dan AC harus dimatikan saat kantor kosong. Dulu juga pegawai wajib aktif lewat handphone untuk memastikan benar-benar bekerja dari rumah,” ungkapnya.
Dengan pengalaman yang telah dimiliki, kebijakan satu hari WFH per pekan dinilai dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Selain itu, sistem kerja fleksibel juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ASN.
Pemerintah optimistis penerapan kebijakan ini dapat berjalan optimal dengan pengawasan yang tepat serta dukungan teknologi yang memadai.(KS01)