JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Batoporo Narat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi sorotan publik.
Polemik mencuat setelah muncul dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kondisi faktual di lapangan.
Sorotan tertuju pada SDN 1 Batuporo Timur, Desa Batuporo Timur, yang tercatat sebagai penerima Program MBG dengan alokasi 33 porsi makanan setiap hari.
Namun, keberadaan sekolah tersebut dipertanyakan usai beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan kondisi sekolah dalam keadaan sepi tanpa aktivitas belajar mengajar.
Dalam video berdurasi sekitar satu setengah menit itu, ruang-ruang kelas terlihat masih berisi bangku dan meja siswa.
Meski demikian, tidak tampak kehadiran murid maupun aktivitas pembelajaran. Perekam video bahkan menyebutkan sekolah tersebut diduga sudah tidak menjalankan proses belajar mengajar secara normal.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran publik akan potensi ketidaktepatan sasaran penyaluran Program MBG. Masyarakat pun mendorong adanya klarifikasi dan verifikasi dari pihak terkait agar bantuan pemerintah benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Budianto Hadinegoro, meminta pemerintah daerah setempat segera turun tangan melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Menurutnya, verifikasi data sangat penting agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah.
“Pemangku kebijakan harus segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Jangan sampai persoalan teknis seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Budianto dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Budianto menegaskan bahwa Pasbata berkomitmen mengawal seluruh program strategis pemerintah pada 2026, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan peningkatan gizi anak melalui Program MBG.
Ia menilai MBG merupakan program prioritas nasional yang memiliki dampak besar bagi masa depan generasi muda.
“Prinsip kami adalah mendukung dan mengawal program strategis pemerintah karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama anak-anak,” katanya.
Meski demikian, Budianto menekankan dukungan terhadap program pemerintah harus dibarengi dengan ketegasan dalam menindak setiap dugaan penyimpangan. Jika ditemukan oknum atau mitra SPPG yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, langkah tegas harus segera diambil.
“Pasbata tetap mendukung penuh Program MBG. Namun, jika di lapangan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, hal itu harus ditindak. Bila perlu, kerja sama dengan mitra yang bermasalah bisa dihentikan agar tidak mencoreng mitra MBG lain yang sudah bekerja dengan benar,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah, dinas terkait, serta aparat pengawas dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh sehingga polemik ini tidak berkembang menjadi isu yang lebih luas dan merugikan kredibilitas program nasional. (KS01)