SOLO, KLIKSOLONEWS.COM – Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan komitmennya untuk menertibkan penggunaan ruang publik yang selama ini disalahgunakan sebagai lahan parkir. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait trotoar dan fasilitas umum yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Respati mengungkapkan, pihaknya telah menerima berbagai aduan dari warga, khususnya terkait trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, namun justru dimanfaatkan untuk parkir kendaraan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan sekaligus membahayakan keselamatan masyarakat.
“Pasti akan kita tertibkan. Kami akan koordinasi dengan rekan kewilayahan dan dinas terkait. Kalau ada lahan tidak produktif milik swasta, akan kita ajak dan himbau untuk bisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir,” ujar Respati saat ditemui di kantornya, Selasa (13/1/2026).
Ia mengakui, pemanfaatan fasilitas umum sebagai tempat parkir masih banyak ditemukan, terutama di kawasan Koridor Keprabon. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena merusak fungsi ruang publik.
Selain Keprabon, penertiban juga akan dilakukan di sejumlah kawasan strategis lainnya seperti Jalan Gatot Subroto, Ngarsopuro, dan Ngapeman. Kawasan-kawasan tersebut dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi, wisata, dan kuliner, sehingga membutuhkan pengelolaan parkir yang lebih tertib.
“Nanti akan kita siapkan kantong-kantong parkir di area Keprabon, Gatsu, Ngarsopuro, dan Ngapeman. Kita juga libatkan warga yang memiliki lahan kosong untuk dijadikan kantong parkir mandiri milik swasta,” jelasnya.
Respati menilai, keterlibatan masyarakat dan pihak swasta menjadi kunci dalam menciptakan solusi parkir yang berkelanjutan. Dengan demikian, penertiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan alternatif yang adil bagi semua pihak.
Menurutnya, kebijakan ini juga sejalan dengan posisi Kota Solo yang kini semakin dikenal sebagai destinasi wisata, khususnya wisata kuliner. Pemerintah Kota, kata Respati, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut tanpa mengorbankan hak-hak publik.
“Kota harus adaptif dengan perkembangan kuliner dan pariwisata. Tapi ruang publik juga harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu kita cari jalan tengah supaya tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.
Selain penertiban parkir, Pemkot Solo juga akan melakukan penataan ulang fasilitas umum, termasuk jalur bagi penyandang disabilitas seperti tunanetra, agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
“Nanti jalur tunanetra juga akan kita tata ulang, kita posisikan lebih ke tengah agar benar-benar aman. Prinsipnya, penataan kota harus inklusif dan berpihak pada semua,” tandas Respati. (ks2)