SURABAYA, KLIKSOLONEWS.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan perubahan sistem Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

PKB mendorong agar gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku telah menyampaikan langsung gagasan tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan sistem diperlukan untuk menjawab persoalan tingginya biaya politik dalam pelaksanaan Pilkada langsung.

“Yang jelas saya sudah sampaikan langsung ke Presiden bahwa saya usulkan bukan hanya dipilih DPRD (kepala daerah), tapi provinsi atau gubernur ditunjuk langsung Presiden dan kabupaten-kota dipilih DPR,” kata Cak Imin saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (19/12/2025).

Cak Imin menilai Pilkada langsung, khususnya di tingkat provinsi, memiliki biaya politik yang sangat mahal namun tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki gubernur. Kondisi tersebut, menurutnya, kerap mendorong praktik politik berbiaya tinggi yang berisiko melanggar hukum.

“Di provinsi Pilkada langsung biayanya mahal, kewenangannya nggak seberapa. Banyak gubernur belum nyalon saja sudah ketangkep karena terlalu high cost dalam proses politik,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan keluhan serupa dari para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Menurut Cak Imin, banyak bupati dan wali kota merasa terbebani oleh biaya politik yang besar dibandingkan dengan kewenangan yang mereka jalankan.

“Saya juga tanya bupati, mayoritas bupati ngos-ngosannya dibanding kewenangannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyebut Presiden Prabowo Subianto merespons cukup positif terhadap wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, Prabowo disebut memberikan catatan khusus terkait mekanisme penunjukan langsung.

“Presiden bilang jangan ada yang ditunjuk, nanti dianggap tidak demokratis. Saya kan sudah sering dituduh tidak demokratis karena latar belakang saya,” tutur Cak Imin menirukan pernyataan Presiden.

Meski demikian, menurut Cak Imin, opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi jalan tengah antara efisiensi politik dan prinsip demokrasi. Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut masih sebatas wacana awal dan memerlukan pembahasan lebih lanjut.

“Ya sudahlah dipilih DPRD itu jalan tengah. Itu baru omong-omong,” pungkasnya.

Usulan perubahan sistem Pemilu ini diperkirakan akan memicu perdebatan publik, mengingat mekanisme Pilkada langsung selama ini dipandang sebagai salah satu pilar demokrasi pascareformasi.

Namun, PKB menilai evaluasi menyeluruh tetap diperlukan demi menciptakan sistem politik yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas.(KS01)