JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM — Impor beras dari Thailand yang masuk melalui Pelabuhan Sabang, Aceh, pada Minggu (23/11/2025), menuai protes keras dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir. Ia menilai ada indikasi keterlibatan oknum dalam proses masuknya beras impor tersebut.
Menurut Don, tindakan impor beras ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, terlebih Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan bahwa Indonesia tidak melakukan impor beras pada tahun 2025.
Don Muzakir menegaskan bahwa impor beras di tengah pencapaian produksi nasional justru dapat menekan harga gabah dan merugikan petani. Ia mengingatkan bahwa produksi beras nasional pada Januari–Desember 2025 diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton, melampaui target 32 juta ton.
Dengan penawaran beras yang melimpah dan status swasembada pangan yang terus dikawal, menurutnya tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mendatangkan beras tambahan dari luar negeri.
“Beras impor itu mau dikemanakan, sementara kita sudah swasembada pangan. Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegas Don Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera).
Meski mengakui Pelabuhan Sabang merupakan kawasan bebas sehingga regulasi impor memiliki dasar hukum, Don menilai kebijakan daerah harus tetap selaras dengan kebijakan nasional.
Ia meminta Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) memberikan penjelasan mengenai tujuan masuknya beras impor tersebut.
“Kebutuhan impor beras itu untuk apa? Apakah untuk industri di Sabang atau diperjualbelikan di pasar luar kawasan bebas?” ujarnya.
Don menegaskan bahwa beras impor yang masuk melalui Sabang tidak boleh beredar di luar kawasan bebas, karena berpotensi merusak harga pasar dan merugikan petani lokal.
Peringatan Soal Pengawasan Kawasan Bebas
Dalam pernyataannya, Don juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelabuhan bebas seperti Sabang. Tanpa pengawasan yang optimal, kawasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memasukkan komoditas yang dapat mengacaukan stabilitas pangan nasional.
“Kita harus jaga swasembada ini bersama-sama. Kalau petani sudah bekerja keras dan produksi sudah cukup, tugas kita adalah melindungi mereka,” tegas Don.
Sebagai organisasi yang fokus pada kesejahteraan petani, Tani Merdeka Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan swasembada pangan dan mendukung program Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang disebut telah berhasil mendorong peningkatan produksi nasional.
Don berharap peristiwa ini menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah agar pengawasan di kawasan bebas diperketat, demi memastikan harga gabah petani tetap stabil dan pencapaian swasembada pangan tidak terganggu. (KS01)