HANOI, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Vietnam berencana melarang penggunaan sepeda motor bermesin bensin mulai tahun depan.
Kebijakan ini menjadi langkah besar negara tersebut dalam upaya menekan polusi udara di wilayah perkotaan yang semakin memburuk.
Dilansir dari Reuters, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh telah mengeluarkan arahan resmi untuk melarang sepeda motor berbahan bakar bensin memasuki pusat ibu kota Hanoi mulai pertengahan tahun 2026.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional Vietnam untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong transisi menuju kendaraan listrik (EV).
Menurut pemerintah, pembatasan awal akan diterapkan di area pusat kota, lalu diperluas secara bertahap pada tahun 2028 ke wilayah lain di negara tersebut.
Langkah ini dinilai penting mengingat tingkat polusi udara di Hanoi termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Pemerintah Vietnam juga tengah menyiapkan berbagai kebijakan pendukung seperti subsidi kendaraan listrik, pengembangan infrastruktur pengisian daya, dan program daur ulang kendaraan tua.
Namun, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran dari negara lain, terutama Jepang yang merupakan salah satu investor utama di sektor otomotif roda dua di Vietnam.
Menanggapi rencana larangan motor bensin tersebut, Kedutaan Besar Jepang di Hanoi dilaporkan telah mengirimkan surat resmi kepada otoritas Vietnam.
Dalam surat itu, Jepang menyampaikan keprihatinan bahwa larangan mendadak bisa berdampak negatif terhadap lapangan kerja dan industri pendukung otomotif lokal.
“Larangan yang terlalu cepat dapat mengganggu rantai pasok dan menyebabkan kehilangan pekerjaan di sektor pendukung,” tulis Kedutaan Jepang..
Pemerintah Jepang juga mendesak Vietnam untuk membuat “peta jalan yang jelas dan realistis” dalam proses elektrifikasi, termasuk periode persiapan dan penerapan regulasi secara bertahap.
Sektor otomotif roda dua di Vietnam memang sangat besar. Menurut data resmi, lebih dari 50 juta unit sepeda motor beroperasi di negara tersebut — sebagian besar menggunakan bahan bakar bensin dan menjadi moda transportasi utama masyarakat.
Dengan adanya kebijakan baru ini, Vietnam diharapkan dapat mempercepat transformasi menuju transportasi ramah lingkungan, namun tantangan ekonomi dan sosial masih perlu dipertimbangkan secara matang.(KS01)