SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fathoni, memaparkan strategi bagi pemerintah daerah untuk tetap meningkatkan pendapatan di tengah kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Hal itu disampaikan Agus saat membuka kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2026, yang digelar di Gedung Merah Putih Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (20/10/2025).
Dalam arahannya, Agus menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut setidaknya lima langkah terobosan yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan.
Pertama, mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah ada, seperti pajak hotel, restoran, dan retribusi daerah. Kedua, melakukan ekstensifikasi atau perluasan basis pajak dan peningkatan pengelolaan potensi daerah.
Ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Sebagaimana kegiatan yang kita lakukan hari ini, peningkatan kapasitas SDM bisa dilakukan secara virtual agar lebih banyak daerah yang terlibat,” ujar Agus.
Keempat, menerapkan sistem monitoring dan evaluasi anggaran berbasis digital untuk memastikan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran anggaran. Kelima, mendorong inovasi pelayanan publik agar berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Agus juga menyoroti pentingnya pemanfaatan aset daerah, BUMD, BLUD, dan CSR sebagai alternatif sumber pendapatan baru. Ia mengingatkan setiap daerah untuk rutin melakukan update data dan pendataan aset, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jika terjadi kerusakan sarana prasarana fisik, segera lakukan pembaruan data agar bisa diusulkan dalam penganggaran TKD berikutnya,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai sosialisasi ini sebagai momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pengelolaan anggaran.
“Pertemuan ini menjadi wadah berdiskusi sekaligus menindaklanjuti bagaimana mengoptimalkan potensi daerah agar mampu mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Sumarno juga memastikan bahwa pengurangan dana TKD tidak akan mengganggu program prioritas Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen pada tahun 2026, karena pemerintah provinsi telah menetapkan skala prioritas pembangunan, yakni memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. (KS1)