JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perubahan terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Salah satu poin utama yang disorot publik adalah kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, hingga pejabat negara.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang ditetapkan pada 30 Juni 2025.

Aturan ini merevisi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 yang telah dimutakhirkan sesuai dengan UU Nomor 62 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Berikut delapan program yang ditetapkan Presiden Prabowo dalam RKP 2025 hasil pemutakhiran:

• Makan siang dan susu gratis di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.


• Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit lengkap di tingkat kabupaten.


• Peningkatan produktivitas pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, hingga nasional.


• Pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta renovasi sekolah yang rusak.


• Program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk menghapus kemiskinan absolut.


• Kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, dengan prioritas pada guru, dosen, tenaga kesehatan, serta penyuluh.


• Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, penyaluran BLT, serta penyediaan rumah murah bersanitasi untuk milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).


• Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%.

Selain perubahan program, Perpres terbaru ini juga melakukan penyesuaian sasaran ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,3%, inflasi 2,5% ± 1%, dengan kisaran kurs rupiah di angka Rp16.000 – Rp16.900 per dolar AS.

Sebelumnya, target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3% – 5,6%, dengan kurs rupiah Rp15.300 – Rp15.900 per dolar AS.

Dengan adanya pemutakhiran RKP 2025 ini, pemerintah berharap program-program prioritas dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam peningkatan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, maupun penguatan stabilitas ekonomi nasional.(KS01)