SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM — Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah bersama pimpinan kabupaten/kota menggelar rapat darurat pada Minggu 31 Agustus 2025.
Agenda utama pertemuan ini adalah membahas langkah strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Siskamtibmas) pasca rangkaian unjuk rasa yang berujung kericuhan di beberapa daerah.
Aksi massa yang berlangsung sebelumnya sempat menimbulkan kerusakan, mulai dari pembakaran gedung DPRD, perusakan fasilitas publik, hingga kendaraan warga maupun aparat yang ikut terbakar.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara. Namun ia mengingatkan agar demonstrasi tidak melampaui batas hukum.
“Demo adalah ekspresi wajar, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum atau mengganggu masyarakat. Kita perlu deteksi dini dan pengamanan berlapis agar aspirasi tidak berubah menjadi anarkis,” ujarnya.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, mendorong semua anggota dewan untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan warga. Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat dapat mencegah munculnya kabar bohong (hoaks) yang kerap memicu kerusuhan.
“Kalau komunikasi baik, masyarakat tidak mudah terprovokasi, dan pembangunan bisa berjalan lancar,” jelasnya.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat. Ia meminta jajarannya meningkatkan kesiapsiagaan personel serta melibatkan tokoh masyarakat.
“Keamanan bukan hanya tugas aparat, tapi juga tanggung jawab bersama. Orang tua harus ikut mengawasi anak-anaknya agar tidak ikut-ikutan aksi anarkis,” tegas Kapolda.
Waspadai Pola Gerakan Massa
Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Achiruddin Darojat, menyoroti pola aksi massa yang biasanya meningkat pada siang hingga malam hari. Ia menyarankan strategi pencegahan berbasis sosial serta memperkuat kerja sama intelijen untuk meredam potensi kerusuhan sejak awal.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Hendro Dewanto, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berhati-hati dalam bermedia sosial. Ia menekankan bahwa ASN tidak boleh ikut menyebarkan narasi provokatif.
“ASN harus jadi contoh dengan menyuarakan kedamaian, bukan malah menyulut emosi publik,” pesannya.
Rapat Forkopimda tersebut menghasilkan kesepakatan bersama: pemerintah daerah, TNI-Polri, DPRD, hingga kejaksaan berkomitmen menjaga kondusivitas Jawa Tengah.
Dengan komunikasi yang efektif, deteksi dini, serta kerja sama lintas sektor, Jateng diharapkan bisa segera pulih dari ketegangan dan tetap menjadi wilayah yang aman, damai, dan kondusif.(KS01)