KLATEN, KLIKSOLONEWS.COM — Satu lagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) resmi beroperasi di Jawa Tengah.
KDMP Bentangan, yang berlokasi di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, kini hadir dengan enam gerai layanan yang siap melayani masyarakat dan mengembangkan potensi desa.
Koperasi ini bahkan mendapat kunjungan langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Minggu 13 Juli 2025.
KDMP Bentangan telah memiliki legalitas lengkap dengan akta badan hukum yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM pada 3 Juni 2025, tidak lama setelah musyawarah desa yang menetapkan pengurus dan pengawas koperasi pada 25 Mei 2025.
Menurut Hari Wibawa, Sekretaris KDMP Bentangan, koperasi ini beroperasi di Jalan Pakis–Daleman KM 4, Desa Bentangan. Fasilitasnya mencakup enam gerai utama, yaitu Gerai pupuk dan sarana pertanian, Gerai logistik dan kantor pos, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, dan apotek desa.
Selain itu, KDMP juga dilengkapi gudang besar dan unit truk pengangkut barang, memperkuat dukungan logistik di tingkat desa.
"Kami sudah memiliki sekitar 1.100 anggota terdaftar, dan harapannya seluruh warga dengan KTP Bentangan yang jumlahnya sekitar 2.400 orang bisa ikut bergabung aktif sebagai anggota koperasi," ujar Hari.
Desa Bentangan yang mayoritas penduduknya (sekitar 60%) adalah petani, menjadikan sektor pertanian sebagai fokus utama KDMP Bentangan. Melalui kemitraan dengan kelompok tani, koperasi ini diharapkan menjadi tempat distribusi benih, pupuk, dan penyerap hasil panen seperti gabah.
"Keuntungannya nanti kembali ke anggota. Jadi ini benar-benar dari anggota, oleh anggota, untuk anggota," imbuh Hari.
Dukungan Penuh dari Pemprov dan Pusat
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa seluruh KDMP dan Kopkel di Jawa Tengah, sebanyak 8.523 unit, kini telah memiliki badan hukum. Ini terdiri atas 7.810 Koperasi Desa dan 513 Koperasi Kelurahan di 35 kabupaten/kota.
"Ini adalah fondasi untuk penguatan ekonomi desa berbasis komunitas. Mulai dari sembako, gas, pupuk, hingga layanan kesehatan. Semua berbasis kebutuhan desa. Dengan begini desa bisa mandiri dan berdaya," tegasnya.
Untuk memastikan keberlangsungan koperasi ini, sistem pengawasan berlapis diberlakukan. Bupati/Wali Kota berperan sebagai Kasatgas Kabupaten/Kota, sementara Gubernur sebagai Kasatgas Provinsi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, optimistis dalam waktu dekat sebanyak 80.000 KDMP/Kopkel di Indonesia sudah memiliki legalitas dan siap beroperasi. Ia bahkan menyebut Desa Bentangan akan menjadi lokasi peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
"Ini sudah sangat siap. Sudah ada 103 mockup koperasi yang bisa dipamerkan. Tinggal dilaunching Presiden. Tapi kita harus sabar, perlu waktu 2-3 tahun agar koperasi ini berjalan mantap. Semua butuh proses dan konsistensi," ujarnya.
Zulhas juga meminta dukungan dari semua pihak, termasuk BUMN, agar distribusi produk seperti minyak, beras, dan elpiji dapat berlangsung lancar dan berkelanjutan. (KS01)