SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam mengatasi kemiskinan ekstrem melalui program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).

Pada tahun 2025, setidaknya 17.000 unit RTLH ditargetkan mendapatkan bantuan rehabilitasi. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar secara nasional.

Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi “Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah”, sebuah kebijakan berbasis keberpihakan sosial yang diusung Gubernur Ahmad Luthfi.

“Ini adalah bentuk nyata dari kepedulian pemerintah provinsi dalam memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin,” ujar Boedyo Dharmawan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Rabu 25 Juni 2025.

Menurut Boedyo, alokasi bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan komitmen luar biasa, bahkan menjadi salah satu alokasi terbesar di antara seluruh provinsi di Indonesia.

“Jumlah 17.000 ini bukan hanya besar, tapi juga simbol keberpihakan kuat pemerintah provinsi terhadap rakyatnya. Ini angka yang paling tinggi di Indonesia untuk program sejenis,” tambahnya.

Namun, upaya tersebut tak hanya bergantung pada kekuatan fiskal daerah. Pemprov Jateng juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan—mulai dari Baznas, perusahaan melalui program CSR, hingga pemerintah kabupaten/kota.

Sinergi tersebut bahkan memungkinkan total alokasi bantuan (baik untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru) mencapai sekitar 26.000 unit.

“Kolaborasi adalah kunci. Kami dorong kabupaten/kota ikut mengalokasikan dana untuk perumahan warga miskin. Kita satukan kekuatan antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor lain,” terang Boedyo.

Pihaknya juga memastikan bahwa bantuan akan disalurkan dengan prosedur yang ketat dan akurat, sehingga tepat sasaran.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan perbaikan rumah tidak layak huni akan menjadi program prioritas pada tahun anggaran 2025. Selain alokasi dari APBD provinsi, pemerintah juga akan mengintegrasikan bantuan dari Kementerian PUPR.

“RTLH akan kita genjot sampai tuntas. Minimal, kita prioritaskan untuk masyarakat dengan kemiskinan ekstrem. Syaratnya jelas: harus rumah sendiri, status kepemilikan jelas, dan diverifikasi oleh Dinas Perakim bersama kabupaten/kota,” tegas Luthfi.

Melalui program ini, Pemprov Jateng tidak hanya memperbaiki fisik bangunan rumah, tetapi juga membangun martabat, keamanan, dan harapan hidup yang lebih layak bagi warganya.(KS01)