SOLO, KLIKSOLONEWS.COM — Sebanyak 24 Kepolisian Resor (Polres) di Jawa Tengah akan segera membangun Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
Program ini diharapkan mempercepat ketersediaan dapur MBG di berbagai daerah, khususnya untuk pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah.
Groundbreaking pembangunan dilakukan di Kota Solo, Rabu 25 Juni 2025,dan dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.
“Pada tahap ini, 24 Polres ikut serta. Kita targetkan pembangunannya rampung dalam tiga bulan ke depan dan bisa memberikan manfaat bagi 90.717 orang,” ungkap Kapolri dalam sambutannya.
Listyo Sigit menjelaskan, pembangunan SPPG merupakan bentuk nyata kontribusi Polri dalam mendukung kebijakan strategis nasional, terutama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi anak.
Jika implementasi tahap awal ini berjalan sukses, Kapolri menyebut pihaknya siap menggandakan jumlah dapur dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur di tiap wilayah.
“Kami akan evaluasi dan jika hasilnya baik, pembangunan bisa dilipatgandakan. Masing-masing Polres ke depan diproyeksikan memiliki 2 sampai 3 SPPG,” ujarnya.
Jenderal Listyo juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Jateng yang telah membentuk Satgas MBG. Satgas tersebut akan bersinergi dengan satuan serupa milik Polri untuk memastikan program berjalan optimal.
“Saya kira ini langkah yang bagus. Kita bergerak bersama untuk memenuhi gizi anak-anak dari tingkat TK hingga SMA, demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.
Target 3.000 SPPG di Jateng
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyebutkan, saat ini Jawa Tengah telah memiliki 237 SPPG yang tersebar di berbagai titik. Namun, untuk memenuhi kebutuhan program MBG secara menyeluruh, diperlukan sekitar 3.000 titik dapur.
Total penerima manfaat program ini mencapai lebih dari 9 juta jiwa, yang terdiri dari siswa jenjang TK hingga SLB, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang mengalami stunting.
“Kita sudah bentuk Satgas MBG dan menggandeng seluruh elemen, baik dari TNI, Polri, mitra swasta maupun mandiri. Ini kerja gotong-royong,” tegas Luthfi.
Sebagai bagian dari strategi percepatan, Pemprov Jateng telah mengidentifikasi 134 lokasi lahan milik Pemkab, Pemkot, dan Pemprov yang siap digunakan untuk pembangunan SPPG.
Tim BGN dan dinas terkait juga telah melakukan survei awal terhadap 30 titik di 12 kabupaten, dengan hasil sebagian besar memenuhi kriteria kelayakan.
Tak hanya itu, untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan pangan, Pemprov telah mendata 183 koperasi dan 106 pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang siap menjadi supplier bahan baku dapur MBG.
Verifikasi akan dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, terdapat 221 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang juga disiapkan sebagai bagian dari ekosistem logistik program ini.
Gubernur juga mengusulkan tambahan dua titik SPPG baru di wilayah 3T, yakni di Kepulauan Karimunjawa (Jepara) dan Kampung Laut (Cilacap), untuk menjamin pemerataan akses gizi bagi daerah terluar.
Program MBG melalui pembangunan SPPG merupakan bagian dari agenda nasional untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini.
Dengan melibatkan banyak pihak, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, UKM, dan masyarakat, pemerintah menargetkan Indonesia bisa mencetak generasi unggul menyambut era Indonesia Emas 2045.
“Semua bergerak, semua terlibat. Kebutuhan gizi ini bukan semata urusan dapur, tapi soal masa depan bangsa,” pungkas Gubernur Luthfi. (KS01)